Jakarta (Lampost.co) — Kebijakan injeksi likuiditas pemerintah senilai Rp200 triliun belum menghasilkan efek sesuai harapan. Pertumbuhan kredit perbankan tetap tertahan di kisaran 7 persen.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka menyinggung peran Bank Indonesia dan perilaku perbankan nasional. Ia menilai transmisi kebijakan ke sektor riil berjalan lambat.
Purbaya mencatat pertumbuhan kredit tidak bergerak signifikan selama enam bulan terakhir. Kondisi itu terjadi meski pemerintah menempatkan dana besar di sistem perbankan.
Ia menepis pandangan Bank Indonesia yang menyebut lemahnya permintaan sebagai penyebab utama. Menurut Purbaya, permintaan kredit sektor riil tetap tersedia.
Purbaya mengakui estimasi awalnya meleset. Ia memperkirakan ekonomi bergerak lebih cepat setelah gelontoran dana.
Ketidaksinkronan Fiskal dan Moneter Jadi Sorotan
Purbaya menilai terdapat perbedaan ritme kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. “Perbedaan persepsi soal waktu dampak kebijakan bisa menghambat efektivitas,” kata dia.
Ia tidak membeberkan detail perbedaan tersebut. Namun, ia menegaskan masalah itu bukan konflik kebijakan.
Purbaya mengklaim koordinasi kedua lembaga membaik dalam sebulan terakhir. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 bisa menembus 6 persen.
Bank Lebih Nyaman Parkir Dana
Purbaya menolak anggapan undisbursed loan tinggi mencerminkan lemahnya permintaan kredit. Ia justru menilai bank memilih jalur aman.
Menurutnya, bank lebih senang membeli surat berharga dengan imbal hasil pasti. Sebab, penyaluran kredit dianggap berisiko lebih tinggi.
“Dunia usaha masih aktif mencari pembiayaan. Namun, bank sering menahan penyaluran pinjaman,” ujar dia.
Kasus Dunia Usaha Jadi Bukti Lapangan
Dia menyinggung laporan Satgas P2SP yang menerima keluhan pengusaha. Salah satunya datang dari PT Mayer Indah Indonesia.
Perusahaan tersebut kesulitan memperoleh pembiayaan, termasuk dari bank Himbara. Padahal perusahaan itu berdiri sejak 1973.
Purbaya yakin sumbatan kredit akan terbuka setelah penempatan dana pemerintah di lima bank Himbara.
Dia menilai rasio undisbursed loan relatif stabil setiap tahun. Ia menolak indikator itu menjadi alasan kredit seret.
Ia merujuk pengalaman pandemi 2020–2021. Penempatan dana negara saat ini mendorong kredit tumbuh dua digit. “Saat ekonomi bergerak, permintaan kredit akan mengikuti,” kata dia.
Dunia Usaha Masih Terbebani Bunga Tinggi
Apindo Kritik Cost of Fund
Analis Apindo Ajib Hamdani menilai kebijakan likuiditas belum menekan biaya dana. Suku bunga kredit masih di level 8,96 persen. Padahal BI rate sudah turun ke 4,75 persen. Kondisi itu menahan ekspansi usaha. Survei Apindo menunjukkan 43,05 persen pengusaha mengeluhkan bunga kredit tinggi.
Tiga Masalah Struktural Kredit
Ajib mengidentifikasi biaya modal tinggi sebagai masalah utama. Indonesia tertinggal dari Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
“Masalah kedua datang dari daya beli masyarakat yang melemah. Indeks Keyakinan Konsumen belum kembali ke level awal tahun,” kata Ajib.
Masalah ketiga terkait efisiensi layanan keuangan. Skor Indonesia masih di bawah negara kawasan.
Dorongan Stimulus Harus Dua Arah
Apindo mendorong stimulus menyasar sisi penawaran dan permintaan. Pemerintah perlu menekan biaya hidup masyarakat. Di sisi lain, biaya berbisnis harus dipangkas.
Energi, logistik, dan pembiayaan perlu lebih kompetitif. “Pentingnya bauran fiskal, moneter, dan regulasi. Tujuannya menciptakan kredit sehat dan terjangkau,” katanya.
