LPEM UI Bongkar “Keanehan” Data Pertumbuhan Ekonomi RI 5,61 Persen, Disebut Tak Sesuai Fakta

Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah merayakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan. Namun, laporan terbaru dari kampus Universitas Indonesia (LPEM UI) justru memunculkan tanda tanya besar.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI merilis kajian khusus yang mempertanyakan validitas angka pertumbuhan tersebut.

Dalam laporan bertajuk Indonesia GDP Growth, First Quarter 2026: Behind the 5.61 Percent Headline, para peneliti menilai data resmi belum mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.

Guru Besar LPEM FEB UI, Prof Mohamad Ikhsan, bersama peneliti Teuku Muhammad Riefky Hasan menyebut ada ketidaksesuaian serius dalam data sektoral nasional.

Data Energi dan Manufaktur Tidak Sinkron

LPEM menemukan kejanggalan pada hubungan antara sektor energi dan industri manufaktur. Menurut mereka, sektor Listrik, Gas, dan Air justru mengalami kontraksi minus 0,99 persen. Namun, di saat bersamaan, sektor manufaktur tercatat tumbuh 5,04 persen.

“LPEM menilai angka 5,61 persen diragukan sebagai ukuran kesehatan ekonomi. Secara mengejutkan, data BPS sendiri menunjukkan ketidakkonsistenan internal: sektor Listrik, Gas, dan Air tumbuh negatif (-0,99 persen). Sementara Manufaktur justru dilaporkan tumbuh positif 5,04 persen,” tulis laporan tersebut.

LPEM menilai kondisi itu sulit dijelaskan secara logis. Industri manufaktur membutuhkan listrik dan gas untuk menjalankan produksi. Jika sektor energi melemah, output industri biasanya ikut melambat.

LPEM Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Hanya 4,6 Persen

Berdasarkan evaluasi data tersebut, LPEM melakukan estimasi ulang terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2026. Hasilnya jauh di bawah angka resmi pemerintah.

“Berdasarkan koreksi atas ketidakkonsistenan tersebut, LPEM memberikan estimasi pertumbuhan PDB Q1-2026 yang lebih realistis, yakni hanya di kisaran 4,6 persen hingga 4,9 persen,” tulis mereka.

Selisih hampir satu persen terbilang sangat besar dalam penghitungan ekonomi makro. LPEM menilai perbedaan tersebut dapat mengubah persepsi terhadap kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Jika pertumbuhan riil memang berada di bawah lima persen, maka perlambatan ekonomi dinilai sudah mulai terasa lebih dalam.

Daya Beli dan Biaya Produksi Jadi Sorotan

LPEM juga menyoroti tekanan ekonomi yang mulai membebani masyarakat dan pelaku usaha. Daya beli masyarakat disebut melemah akibat kenaikan biaya hidup dan harga kebutuhan pokok.

Di sisi lain, biaya produksi industri terus meningkat karena tekanan energi dan logistik. Kondisi tersebut membuat mesin pertumbuhan ekonomi nasional kehilangan tenaga secara perlahan.

Di bagian akhir laporannya, LPEM memberikan peringatan terkait pentingnya kredibilitas data statistik nasional. Menurut mereka, angka ekonomi bukan sekadar laporan administratif.

Investor, pelaku usaha, dan pasar menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan besar. Untuk itu, konsistensi dan akurasi metodologi menjadi faktor yang sangat penting.

Klaim Ekonomi RI Tumbuh Impresif

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I-2026 secara tahunan. Angka tersebut melampaui capaian kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen.

Pertumbuhan itu juga lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di level 4,87 persen. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen pada kuartal I-2026,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta.

BPS menyebut momentum Lebaran menjadi pendorong utama pertumbuhan konsumsi masyarakat. Penyaluran THR, peningkatan aktivitas hotel dan restoran, hingga belanja online ikut mendukung pertumbuhan ekonomi awal tahun. Selain itu, impor barang konsumsi juga tercatat naik 6,12 persen daripada tahun sebelumnya.