Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan pengembangan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai prioritas pembangunan daerah. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor D/660/5-21/HK/2025 tentang Program Strategis Daerah di sektor pertanian.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung, Elvira Umihanni, mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjadikan pangan sebagai penopang utama pembangunan daerah.
Ia menjelaskan, subsektor tanaman pangan masih menjadi penyumbang terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pertanian Lampung. Kontribusi mencapai 30,07 persen pada 2024 sekaligus menjadi penyedia lapangan kerja terbesar di sektor pertanian.
“Kontribusi tersebut membuat pembangunan sektor pangan tetap menjadi prioritas daerah. Gubernur menetapkan kawasan pertanian padi dan jagung sebagai program strategis daerah,” ujarnya.
Untuk memperkuat produksi, pemerintah daerah juga mendorong pengalihan lahan dari ubi kayu menjadi padi gogo dan jagung. Hingga Agustus 2025 teridentifikasi 9.558,32 hektare lahan yang beralih ke dua komoditas pangan tersebut.
Dukungan perbankan turut gencar melalui akses kredit usaha rakyat (KUR). Bank Lampung tercatat menyalurkan KUR jagung kepada 91 debitur senilai Rp5,6 miliar, dan KUR padi kepada 216 debitur dengan nilai Rp9,6 miliar.
“Selain itu, terdapat 1.160 calon debitur yang lolos uji kelayakan kredit dan siap diproses,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Lampung juga menetapkan Keputusan Gubernur Nomor G/661/5.21/HK/2025 tentang Satgas Percepatan Pengembangan Kawasan Komoditas Padi dan Jagung untuk Ketahanan Pangan.
Satgas tersebut bersama Unit Reaksi Cepat (URC) Jaga Pangan. Tim itu beranggotakan kepala bidang, penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tanaman, pejabat UPTD provinsi, serta Kasi Intel Kejari di kabupaten/kota.
“Satgas dan URC ini membuat masalah yang muncul dari hulu hingga hilir bisa segera teratasi melalui aksi kolaboratif seluruh pihak. Termasuk dukungan Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional,” pungkasnya.
