Jakarta (Lampost.co)– Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menilai pemerintah belum memberikan perhatian optimal pada penguatan kelas menengah.
Menurutnya, fokus pemerintah lebih condong pada program-program perlindungan sosial seperti subsidi, kompensasi, dan insentif perpajakan. Seperti PPN DTP untuk pembelian rumah, bantuan iuran kesehatan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui program kartu prakerja sebagai jaminan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan,”ungkap Dolfie, Sabtu, 14 September 2024.
Namun, dari semua program tersebut, hanya sedikit yang langsung menyentuh dan memperkuat kelas menengah. Sebaliknya, kebijakan pemerintah lebih banyak memberikan insentif kepada kelas atas.
Terutama dalam memudahkan pengusaha besar menjalankan kegiatan ekonomi. Padahal, kelompok kelas atas tidak terlalu memerlukan banyak insentif.
Dolfie menegaskan, sementara kelas atas dan masyarakat miskin mendapatkan banyak program perlindungan dan subsidi, kelas menengah justru kurang diperhatikan.
“Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang menyasar kelas menengah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja berkelanjutan dan memperkuat industri nasional agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri serta mendukung pertumbuhan industri nasional,”sebutnya.
Sebelumnya, pemerintah memberikan stimulus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menanggung pemerintah (DTP) untuk sektor properti. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengungkapkan, PPN DTP properti merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
“Strategi ini mendorong multiplier effect pada berbagai level, terutama yang bergerak pada bidang properti,” ujarnya, Jumat, 13 September 2024.
