Bandar Lampung (Lampost.co) — Data yang akurat, berkualitas, mudah dipahami, dan bisa dimanfaatkan secara luas dinilai menjadi kunci mewujudkan pembangunan tepat sasaran. Data berperan sebagai kompas pembangunan dan dasar arah kebijakan yang bisa berdampak nyata bagi masyarakat.
Kepala BPS Lampung, Ahmadriswan Nasution, menegaskan komitmen menghadirkan data yang tidak sekadar berupa angka. Namjn, mampu menjelaskan realitas melalui narasi yang mudah dipahami publik.
“Kami tidak hanya menyajikan angka, tetapi juga cerita agar data benar-benar bisa bermakna dan menjadi dasar kebijakan,” ujarnya.
Misalnya pada pengukuran kemiskinan, ukuran kemiskinan tidak bisa semata-mata dari pembangunan infrastruktur. Konsumsi masyarakat juga menjadi indikator penting yang perlu menjadi perhatian dalam menentukan strategi penanggulangan kemiskinan.
“Pemerintah daerah jangan hanya membangun yang terlihat, tapi juga terukur,” kata dia.
Dia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen utama untuk memotret kondisi pelaku usaha di luar sektor pertanian. Pelaksanaan akan berlangsung pada April hingga Juni 2026 dan hasilnya menjadi fondasi perencanaan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
“Kami hanya mencatat apa yang responden sampaikan. Untuk itu, partisipasi semua pihak sangat menentukan kualitas data yang akan menjadi sejarah,” jelasnya.
Ia menekankan, kualitas data sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif akan menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan relevan dengan kondisi riil di lapangan.
Dukungan data yang kuat serta literasi statistik yang terus meningkat membuat pembangunan berlangsung lebih terarah, konvergen, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat membuat data benar-benar menjadi kompas pembangunan.
