Tulangbawang (lampost.co)–Kawasan pertambakan Dipasena, yang pernah menyandang predikat tambak udang terbesar di Asia Pasifik, kini tengah menapaki era kebangkitan baru. Setelah sempat terpuruk akibat konflik pasca-2010, kawasan ini bertransformasi dari sistem kemitraan tertutup menjadi kawasan Minapolitan Inklusif. Hal itu memungkinkan investasi yang lebih besar dan kemandirian petambak.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung menegaskan bahwa kunci bertahannya Dipasena selama satu dekade terakhir adalah militansi para petambak yang tergabung dalam Perhimpunan Petambak Pembudidaya Wilayah (P3W) Lampung. Kini, paradigma lama yang bergantung pada satu perusahaan induk digantikan dengan ekosistem pasar bebas yang kompetitif.
“Visi kami adalah menjadikan Dipasena sebagai kota budidaya inklusif. Tidak ada lagi monopoli. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk menciptakan iklim investasi di mana banyak pihak bisa terlibat sebagai mitra strategis,” ungkap Nasdan, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Provinsi Lampung, Minggu, 15 Februari 2026.
Tantangan Infrastruktur
Meskipun potensi lahan sangat luas, tantangan teknis utama terletak pada normalisasi infrastruktur air. Dipasena memiliki jaringan kanal dengan total panjang mencapai hampir 3.000 kilometer.
“Jika ditarik garis lurus, panjang kanal ini setara jarak Jakarta hingga Bangkok. Membangun infrastruktur sebesar ini dari nol pada masa sekarang adalah kemustahilan secara finansial. Karena itu, aset yang ada harus kita rawat dan fungsikan kembali secara maksimal,” jelas Nasdan.
Selama ini, para petambak secara swadaya melakukan pengerukan kanal menggunakan ekskavator hasil iuran panen. Namun, masuknya investor seperti PT Sakti Biru Indonesia (SBI) yang menggandeng perbankan (BRI) memberikan napas baru dalam hal permodalan, penyediaan input produksi (benih/pakan), hingga standarisasi operasional (SOP).
Menghadapi tantangan ekspor global dan isu anti-dumping, Dipasena mulai melirik potensi pasar domestik yang masif. Langkah ini makin kuat oleh kebijakan Gubernur Lampung melalui dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Melalui Surat Edaran Gubernur, terdapat instruksi agar setidaknya satu hari dalam seminggu, menu program MBG menyajikan ikan atau udang. Kebijakan ini strategis untuk menyerap hasil panen lokal sekaligus meningkatkan konsumsi protein berkualitas bagi masyarakat.
“Strategi ini tidak hanya menyelamatkan ekonomi petambak dari fluktuasi harga global. Tetapi juga memastikan masyarakat kita sendiri dapat menikmati udang kualitas ekspor Vaname yang selama ini jarang di pasar lokal,” pungkas Nasdan.
Dengan kapasitas produksi mencapai 100 ton per hari jika beroperasi normal, tambak itu kembali menjadi ikon kedaulatan pangan dan tulang punggung ekonomi Lampung.
