Bandar Lampung (Lampost.co) — Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026 untuk mendata seluruh kegiatan ekonomi secara nasional. Sensus itu menjadi upaya penting dalam menyediakan data dasar yang komprehensif sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.
Statistisi Ahli Madya BPS Lampung, Nila Fridhowati, mengatakan SE sejak 1986 dan setiap tahun berakhiran enam. SE2026 menjadi penyelenggaraan kelima sensus tersebut.
“Data akurat, lengkap, dan mutakhir, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tajam serta berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi. Termasuk untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nila, Senin, 29 September 2025.
Menurutnya, SE2026 untuk menyediakan informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha, hingga perkembangan ekonomi digital. Data tersebut tidak hanya untuk pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat luas sebagai rujukan pengambilan keputusan.
Ia menambahkan, manfaat lain dari sensus adalah mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Lalu perumusan kebijakan sektoral, serta pemantauan daya saing ekonomi nasional dan daerah.
“Hasil SE2026 juga dapat membantu penetapan kebijakan fiskal dan investasi sehingga lebih tepat sasaran,” kata dia.
Arah Pembangunan Ekonomi
Nila juga memaparkan hasil SE2016 lalu yang mencatat jumlah usaha mikro, kecil (UMK) dan usaha menengah, besar (UMB) 777.060 unit. Dari jumlah itu, 770.632 unit merupakan UMK dan 6.428 unit merupakan UMB.
Distribusi usaha menurut kategori lapangan usaha menunjukkan 57,55% bergerak di perdagangan besar, 12,16% pada penyediaan akomodasi, dan 11,49% di industri pengolahan. Data itu menjadi gambaran awal penting bagi arah pembangunan ekonomi.
SE2026 akan mengintegrasikan sejumlah sumber data awal, antara lain Statistical Business Register (SBR) dan hasil Pendataan Lengkap UMKM (PL-UMKM). Kemudian basis data keluarga dari DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Pendekatan itu bisa memperkaya cakupan dan meningkatkan kualitas hasil sensus.
Dia menegaskan, keberhasilan SE2026 memerlukan kolaborasi erat dengan asosiasi usaha dan pelaku usaha. Mereka berharap aktif menyampaikan data secara akurat dan lengkap agar hasil sensus dapat benar-benar menjadi rujukan kebijakan yang relevan.
“Asosiasi bisa memotivasi anggotanya untuk berperan serta. Keakuratan data pelaku usaha akan menentukan kualitas sensus sebagai referensi bagi pemerintah maupun dunia usaha,” pungkasnya.
