GEMURUH suara mesin pesawat Garuda Indonesia jenis badan lebar memecahkan keheningan malam, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Pesawat Boeing 777-300 ER tanpa penumpang itu landing dengan mulus membawa 1,2 juta vaksin Covid-19.
Jutaan mata menatap di layar kaca, malam itu, penuh harap. Bahwa barang dalam peti kemas di pesawat itu akan meredakan wabah virus corona baru. Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama harus menunggunya?
Vaksin dari Sinovac, Tiongkok itu, akan meluluhlantakkan Covid-19 yang sudah bersemayam di bumi Indonesia selama sembilan bulan ini. Minggu (6/12), pukul 21.30, Presiden Joko Widodo langsung memberikan kabar baik untuk rakyatnya. Vaksin yang dinanti-nanti sejak lama itu tiba di Tanah Air, akan didistribusikan secara bertahap ke seluruh Indonesia.
Haru bercampur bahagia, bangga, melihat satu per satu peti berisi vaksin bertuliskan “envirotainer” diturunkan dari badan pesawat. Peti bersuhu dingin dikeluarkan dengan hati-hati oleh petugas. Kontainer bercorak putih dibawa langsung ke Kota Bandung–guna diproses PT Bio Farma untuk mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Vaksin itu segera disuntikkan ke tubuh anak bangsa. Walaupun Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan vaksin tersebut diberikan secara gratis dan juga mandiri, perlu diprioritaskan untuk masyarakat yang tidak mampu. Kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat di atas segala-galanya! Itu kata Presiden dalam setiap kesempatan.
Kendati tenaga kesehatan, anggota TNI/Polri, serta petugas yang berada di garda terdepan yang pertama divaksinasi, tapi puluhan juta warga sudah menantinya. Mereka adalah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) karena meredupnya ekonomi, orang miskin, serta pelajar dan mahasiswa yang masih belajar di rumah. Kelompok ini membutuhkan vaksin gratis!
Tercatat sedikitnya ada enam jenis vaksin Covid-19 yang akan beredar di Tanah Air, yakni buatan PT Bio Farma, Shinopharm, Astrazeneca, Pfizer and BioNTech, Moderna, Sinovac Biotech Ltd. Kedatangan vaksin di Bumi Pertiwi membuktikan negara selalu hadir untuk rakyatnya. Gratiskanlah untuk warga yang tidak berkecukupan karena tsunami pandemi corona baru.
Sebuah aliansi vaksin dunia yang tergabung dalam Amnesty International, Frontline AIDS, Global Justice Now, dan Oxfam mengingatkan tidak seorang pun boleh dihalangi untuk mendapatkan vaksin hanya karena negara dan tempat mereka tinggal, serta jumlah uang yang ada di kantongnya kurang.
Pernyataan itu beralasan karena Alian Vaksin Rakyat itu memperkirakan ada sembilan dari 10 orang di 70 negara berpenghasilan rendah tidak divaksin Covid-19. Penyebabnya adalah sebagian besar vaksin telah dibeli negara-negara Barat.
Pastikan Indonesia, negeri kaya raya ini tidak termasuk dari 70 negara yang tidak sanggup membeli vaksin. Ternyata Indonesia adalah negara hebat! Karena bisa memproduksi vaksin sendiri bernama Merah Putih. Sembari menunggu vaksin buatan anak bangsa, secara bergelombang akan didatangkan dari luar negeri dalam bentuk curah dan langsung siap pakai.
Karena rakyat negeri ini sebagian besar muslim, untuk itu pula Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik pada Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan vaksin akan diuji kehalalan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Patut berbangga vaksin ini juga akan didistribusikan ke seluruh daerah. Tunggu saja nanti.
***
Distribusi vaksin juga menjadi tanggung jawab satuan tugas (satgas) di daerah yang diketuai gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, pada 9 Desember, selesai digelar. Tugas utama mereka yang terpilih menjadi kepala daerah, adalah memastikan daerahnya bebas Covid-19, serta mengawal vaksin itu ke masyarakat.
Dan sejak awal Mendagri Tito Karnavian mengumandangkan bahwa kepala daerah yang patut dipilih di pilkada adalah mereka yang mampu mencegah penyebaran wabah. Satgas Penanganan Covid-19 mencatat angka rata-rata tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan bagi 309 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, kemarin, di atas 89% hingga 96%.
Ingat! Walaupun vaksin Covid-19 sudah didistribusikan di daerah nantinya, bukan berarti pandemi langsung berakhir dalam waktu yang singkat. Kepala daerah tetap tegas mengawal penegakan hukum protokol kesehatan.
Rakyat juga diminta tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Pola hidup ini harus dijalankan meski vaksin Covid-19 sudah tersedia, apalagi jika sudah digratiskan.
Kedatangan vaksin membawa harapan baru bagi perekonomian. Karena selama ini, wabah Covid-19 sudah memorakporandakan kehidupan anak manusia sejagat raya. Paling tidak, program vaksinasi juga memperbaiki harga saham di lantai bursa, meningkatnya kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah untuk mengatasi resesi ekonomi. Ini penting!
Covid-19 juga mengajarkan hidup sehat selama berhelat pilkada serentak, kemarin. Tumbuh dan memupuk solidaritas melawan pandemi. Buktinya? Saat hari pencoblosan, para pemilih dan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menaati protokol kesehatan. Bahkan, partisipasi pemilih meningkat di tengah pandemi dibandingkan pilkada sebelumnya.
Terlihat pemilih mematuhi protokol kesehatan. Artinya, rakyat ternyata mampu mengubah perilaku dengan penegakan hukum yang sangat ketat. Tapi mengapa banyak di ruang publik masih ada warga yang abai memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Ingat ya! Kelalaian itu tidak akan memulihkan perekonomian dari tekanan krisis yang sudah mendera enam bulan terakhir. Duit triliunan rupiah pun sudah digelontorkan, tapi belum mampu menekan angka pasien Covid-19.
Padahal penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi merupakan syarat utama dalam mewujudkan pemulihan ekonomi. Apa yang dilakukan selama ini, sudah on the track–berjalan di atas rel, namun aparat keamanan harus mengetatkan penegakan hukum bagi yang melanggar protokol kesehatan.
Patut disadarkan penduduk di negeri ini bahwa pandemi Covid-19 tidak akan kunjung mereda jika tidak bersinergi. Pencegahan virus corona baru saling berkaitan erat antara kesehatan, ekonomi, kekuatan dana, keamanan, dan juga politik. Janganlah hidup dan berjalan sendiri di hutan belantara. Bisa-bisa binatang buas akan menerkammu! ***
