JAKARTA — Campur tangan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam kasus dugaan suap yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku dinilai rawan konflik kepentingan. Yasonna dinilai tidak profesional.
“Bagian dari konsep menjaga profesionalitas di dalam Undang-Undang (Nomor) 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. (Penyelenggara negara menjaga) konsep profesionalitas, menjauhkan diri dari konflik kepentingan,” kata pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari pada Medcom.id, Senin, 20 Januari 2020.
Ferry menilai Yasonna juga menyalahi tugas sebagai seorang menteri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dia menuturkan terlepas sebagai kader partai politik jabatan partai otomatis dilepaskan ketika berbicara masalah dan kepentingan negara.
“Itu kok kemudian Pak Menteri bersikap seperti itu. Tidak benar seharusnya itu dijauhkan,” kata dia.
DPP PDI Perjuangan membentuk tim hukummenindaklanjuti kasus dugaan suap penggantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif (caleg) DPR. Kasus itu menyeret kader PDI Perjuangan Harun Masiku dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Pembentukan tim hukum diumumkan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Yasonna Laoly di Kantor DPP PDI Perjuangan. Tim hukum dipimpin Wayan Sudirta dan salah satu anggota Maqdir Ismail.
