Jakarta (Lampost.co)—– Musisi senior Rayen Pono angkat bicara soal hasil sidang etik terhadap musisi sekaligus anggota DPR RI, Ahmad Dhani.
Dhani baru saja menjalani pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Rabu, 7 Mei 2025. Rayen sebelumnya melayangkan aduan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ahmad Dhani sebagai pejabat publik.
Dalam wawancara via telepon dengan sejumlah wartawan, Rayen mengaku mengapresiasi kecepatan kerja MKD dalam menangani laporan tersebut.
Namun, ia secara tegas menyatakan ketidakpuasannya terhadap jenis sanksi yang MKD jatuhkan, yakni teguran dan kewajiban untuk meminta maaf secara terbuka.
“Memutuskan bahwa Ahmad Dhani itu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI, terkait itu saya apresiasi,” ujar Rayen Pono, Rabu (7/5/2025).
“Tapi terkait sanksi, buat saya ini remeh temeh. Jadi MKD yang isinya orang-orang super sibuk itu harus berkumpul dan menyiapkan waktu untuk ngajarin bagaimana anggota DPR RI minta maaf, logikanya seperti itu,” tambah mantan personel Pasto itu.
Rayen Pono Sebut Ahmad Dhani Arogan
Rayen menyebut bahwa perintah untuk meminta maaf bukanlah hukuman yang pantas bagi seseorang dengan jabatan publik dan pengaruh sebesar Ahmad Dhani.
Ia bahkan menyindir bahwa Dhani hanya bisa meminta maaf ketika di paksa oleh institusi resmi seperti MKD.
“Ahmad Dhani seperti diajarin dalam sidang ini ‘harus minta maaf’. Dari situ kapasitasnya Ahmad Dhani kita jadi tahu, bahwa orangnya sangat arogan. Jadi saya tidak happy dengan sanksinya,” tegas Rayen.
Menurut musisi berusia 42 tahun ini, Ahmad Dhani seharusnya mendapat sanksi yang lebih berat dan mendidik. Mengingat statusnya sebagai figur publik, tokoh politik.
Sekaligus musisi dengan basis massa besar. Ia khawatir bahwa sikap arogan Dhani bisa menjadi contoh buruk bagi generasi muda.
“Saya berharap ada sanksi yang lebih berat, karena Dhani adalah salah satu figur besar, pemusik juga yang hari ini juga anggota DPR,” jelas Rayen.
“Dia punya basis massa, dia punya daya pengaruh besar untuk generasi, jadi kalau sampai hari ini dia tidak pernah meminta maaf karena merasa bersalah, generasi bisa berpikir bahwa apa yang dilakukan Ahmad Dhani sah-sah aja,” tambahnya.
Latar Belakang Pelaporan Ahmad Dhani
Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani ke MKD setelah munculnya pernyataan dan sikap Ahmad Dhani yang menganggap tidak mencerminkan integritas seorang wakil rakyat.
Meskipun detail pelanggarannya tidak menjabarkan secara rinci ke publik. Laporan tersebut cukup untuk membuat MKD memproses aduan dan memanggil Ahmad Dhani untuk mengikuti sidang etik.
Sidang pada 7 Mei 2025 tersebut menghasilkan keputusan bahwa Ahmad Dhani memang melakukan pelanggaran kode etik.
Namun MKD memilih untuk menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran dan perintah untuk menyampaikan permintaan maaf.
Dampak Etika dan Tanggung Jawab Figur Publik
Rayen menegaskan bahwa pejabat publik seperti Ahmad Dhani harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi. Ia menilai, tindakan dan ucapan figur publik akan memiliki dampak luas. Tidak hanya pada ranah politik tetapi juga pada budaya dan perilaku masyarakat, khususnya penggemar.
Rayen mengajak semua pihak untuk lebih serius dalam menegakkan etika di kalangan pejabat publik dan selebritas yang terjun ke dunia politik.
