Jakarta (Lampost.co)–Kejaksaan Agung RI tengah menjadi sorotan publik usai Mohammad Riza Chalid (MRC), tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023, dugaannya melarikan diri ke luar negeri. Pengusaha minyak itu bahkan telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan diduga kabur ke Singapura sebelum status tersangkanya resmi diumumkan.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, mengonfirmasi bahwa Riza Chalid mangkir dari tiga kali panggilan penyidik dan saat ini tidak berada di Indonesia. “Kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan RI di Singapura untuk melacak keberadaannya,” ujar Qohar dalam konferensi pers, Kamis, 10 Juli 2025.
Riza Chalid, yang juga merupakan Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, tak lagi berdomisili di Indonesia sejak penyidikan awal kasus ini bergulir. Langkah hukum terhadapnya pun menjadi tantangan tersendiri bagi Kejagung, yang kini mengandalkan kerja sama internasional untuk melakukan pelacakan.
Baca Juga: Korupsi Pertamina Rugikan Negara hingga Rp193 Triliun
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebutkan bahwa upaya pelacakan terhadap Riza Chalid sudah berlangsung sejak Juni 2025. “Penyidik menggunakan berbagai sarana untuk memantau pergerakannya. Namun sampai sekarang, ia belum dapat terperiksa,” kata Harli.
Kasus korupsi tata kelola minyak ini menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama besar dan struktur penting di lingkungan Pertamina. Tak hanya Riza Chalid, sembilan tersangka baru turut diumumkan pada 10 Juli 2025 dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan guna keperluan penyidikan.
Sembilan Tersangka Baru dari Lingkaran Pertamina dan Swasta
Kejagung mengungkapkan identitas sembilan tersangka baru yang diduga terlibat dalam skema korupsi tersebut, yakni:
-
AN, Vice President Supply dan Distribusi PT Pertamina
-
HB, Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina
-
TN, VP Integrated Supply Chain
-
DS, VP Crude and Trading PT Pertamina (2019–2020)
-
AS, Direktur Gas Petrochemical Pertamina International Shipping
-
HW, VP Integrated Supply Chain (2019–2020)
-
MH, Business Development Manager PT Trafigura (2019–2021)
-
IP, Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi
-
Satu nama lainnya masih dalam proses verifikasi
Selain itu, penyidik sebelumnya telah menetapkan sembilan tersangka lain yang berkasnya telah terlimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka antara lain:
-
Riva Siahaan (RS), Dirut PT Pertamina Patra Niaga
-
Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
-
Yoki Firnandi (YF), Dirut PT Pertamina International Shipping
-
Agus Purwono (AP), VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
-
Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
-
Edward Corne (EC), VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga
-
Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa sekaligus anak Riza Chalid
-
Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim
-
Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Dirut PT Orbit Terminal Merak
Kejagung Didesak Bertindak Tegas dan Transparan
Kasus ini memunculkan kritik terhadap Kejagung karena lalai dalam mencegah kaburnya tersangka utama. Publik dan sejumlah pakar hukum mendesak agar Kejagung lebih sigap dalam menetapkan pencekalan, terutama pada tersangka yang memiliki rekam jejak kuat di bidang bisnis internasional seperti Riza Chalid.
Meski demikian, Kejagung menegaskan komitmennya untuk mengejar Riza Chalid dan menyeret semua pelaku ke pengadilan. “Kami akan terus mengupayakan penegakan hukum yang adil dan transparan. Tidak boleh ada yang kebal hukum,” tegas Abdul Qohar.
Kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dalam tata kelola energi nasional, khususnya di tubuh Pertamina. Dugaan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar ini harapannya menjadi pelajaran penting agar reformasi tata niaga minyak dapat segera terterapkan secara menyeluruh.
Pemerintah dan penegak hukum kini terbebani tanggung jawab besar untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar. Publik berharap penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan semata, melainkan berlanjut pada reformasi struktural di sektor energi demi mencegah praktik korupsi serupa di masa depan.
