Bandar Lampung (Lampost.co) — Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa penggunaan surat hak waris palsu Sjahril Hamid.
Dalam putusan, Hakim Salman Alfarasi mengatakan perkara yang menjerat terdakwa Sjahril Hamid bukan masuk ke dalam perbuatan pidana. Sehingga melepaskan terdakwa dari tuduhan hukum dan memerintahkan untuk membebaskan terdakwa.
Sebelumnya, dalam tuntutannya, Jaksa Ilsye Haryanti mengatakan terdakwa Sjahril Hamid terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu. Hal itu sesuai peraturan dalam Pasal 263 Ayat 2 KUHP. “Meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun kepada terdakwa.”
Baca juga: Mantan Kadis Perkim Metro Divonis Bebas
Selain itu, jaksa juga menetapkan sejumlah barang bukti yang akan tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti tersebut mencakup berbagai dokumen terkait kepemilikan dan transaksi tanah. Seperti surat keterangan ahli waris, surat pernyataan hibah, sertifikat tanah, serta berbagai dokumen identitas dan administrasi lainnya.
Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan perkara ini mencuat setelah terdakwa Sjahril Hamid menggunakan surat keterangan waris, 27 Juni 1978 yang diduga di palsukan untuk mengeklaim kepemilikan tanah.
Menurut dakwaan penuntut umum, pada 11 Juni 2020, pelapor Suhari Hamid mengunjungi Kelurahan Rajabasa Nunyai, Rajabasa, Bandar Lampung. Ia akan membuat surat hibah tanah seluas 3 hektare kepada anaknya, Merdian.
Namun, di sana, pelapor mendapat pemberitahuan dari Lurah Darwono mengenai surat keterangan waris yang menyebutkan bahwa Sjahril Hamid mewarisi tanah seluas 7 hektare dari Abdul Hamid Pelapor menegaskan bahwa ia tidak pernah mengetahui atau menyetujui surat tersebut.
Pada 25 Juli 2023, Sjahril Hamid mengajukan surat permohonan pemblokiran tanah kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung. Ia melampirkan surat waris yang di duga palsu. Penggunaan surat palsu ini menyebabkan Suhari Hamid tidak dapat mewariskan atau mengalihkan kepemilikan tanah tersebut.
Hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik mengungkapkan bahwa tanda tangan pada surat waris tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan pelapor.
