Bandar Lampung (Lampost.co) — Anggota Komisi II DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, membenarkan bahwa ia menerima berbagai laporan terkait kualitas makanan dari beberapa dapur penyelenggara MBG.
Ia mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan kritik dan masukan.
“Kita berterima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan persoalan menu makanan bergizi yang tidak sesuai harapan. Ini jadi catatan penting bagi kita semua,” ujar Mikdar.
Ia menegaskan setiap dapur MBG wajib menerapkan pengawasan internal secara ketat.
Tenaga gizi, kepala dapur, serta penanggung jawab Satuan Pelayanan Gizi harus memastikan setiap menu memenuhi standar sebelum mereka salurkan kepada penerima manfaat.
“Setiap menu punya ketentuan. Kalau sudah sesuai standar dari Badan Gizi Nasional, baru bisa disalurkan,” jelasnya.
Mikdar mengakui tidak semua dapur bermasalah. Banyak penyelenggara menjalankan program dengan baik dan penuh tanggung jawab.
Namun, berbagai temuan yang beredar tetap harus menjadi perhatian serius.
Karena itu, DPRD Lampung mendorong tim pengawas tingkat provinsi serta kabupaten/kota agar rutin menggelar inspeksi mendadak ke dapur-dapur MBG.
“Kita minta Satgas atau tim pengawas rutin turun langsung. Dengan sidak, kualitas makanan bisa tetap terjaga sesuai standar,” tegasnya.
Menurutnya, pengawasan rutin akan mendorong penyedia lebih disiplin dan mencegah kelalaian maupun unsur kesengajaan yang merugikan anak-anak penerima manfaat.
“Kalau pengawasan berjalan konsisten, dapur pasti lebih berhati-hati. Jangan sampai ada unsur kesengajaan yang merugikan penerima manfaat,” tambahnya.
Ia juga menjelaskan perbedaan anggaran per porsi dalam program MBG. Pemerintah mengalokasikan Rp8.000 per porsi untuk balita, anak TK, serta siswa kelas 1–3 SD.
Sementara siswa kelas 4 SD hingga SMA menerima alokasi Rp10.000 per porsi. Anggaran tersebut mencakup susu, telur, roti, buah, serta lauk pendamping lain.
Kenaikan Harga
Namun, dapur penyedia menghadapi tantangan akibat kenaikan harga bahan pokok seperti daging ayam dan susu UHT yang menjadi komponen utama menu.
“Kondisi harga bahan pokok memang naik, termasuk daging ayam dan susu. Bahkan susu UHT cukup sulit didapat. Ini jadi kendala nyata,” ungkapnya.
Meski begitu, Mikdar menegaskan penyedia tidak boleh menurunkan mutu makanan dengan alasan apa pun.
“Jangan karena harga naik lalu kualitas makanan turun. Tujuan program ini jelas: meningkatkan gizi anak, mencegah stunting, dan membentuk generasi sehat serta cerdas,” katanya.
Ia mengingatkan, tanpa kualitas gizi yang sesuai standar, program MBG tidak akan memberi dampak signifikan.
DPRD Lampung pun berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan agar program berjalan optimal dan benar-benar menyasar kebutuhan anak-anak.
