Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung mengestimasikan jumlah kasus tuberkulosis (TBC) mencapai 31.302 kasus pada 2024.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (Kasi P2PM) Dinkes Lampung, Yenni Hasrita Ekasari mengatakan, TBC menjadi salah satu penyakit menular yang memiliki jumlah kasus terkategori tinggi. Sehingga memerlukan penanganan strategis agar segera terentaskan.
“Indonesia saat ini ranking kedua dengan estimasi kasus TBC tertinggi di dunia. Cita-cita kita agar tahun 2030 mencapai eliminasi, sehingga terkontrol kasusnya, tidak seperti sekarang ini,” ujarnya dalam agenda Seminar Penanggulangan Tuberkulosis Berbasis Masyarakat di FKIP Universitas Lampung, Selasa, 11 Juni 2024.
Baca Juga:
Dorong Keterlibatan Semua Pihak dalam Pencegahan dan Pengendalian TB
Pada 2024, estimasi kasus TBC di Lampung sejumlah 31.302 kasus, dengan kasus ternotifikasi sebanyak 7.325 kasus dan terobati sejumlah 5.605 kasus.
Tantangan
Yenni menjelaskan tantangan penanganan kasus TBC antara lain pemanfaatan dan akses obat anti TBC oleh fasilitas kesehatan swasta belum berjalan maksimal.
Selain itu, penguatan pendamping menelan obat (PMO) pada pasien TBC termasuk pendampingan komunitas masih perlu peningkatan.
Pihaknya berkomitmen melakukan upaya perbaikan penanganan TBC dengan memfasilitasi penyediaan alat diagnosis. Lalu pembukaan layanan ataupun rumah sakit baru yang dapat melakukan penanganan, terutama pada kasus Tuberkulosis resisten obat (TB-RO).
“Kita juga beri pelatihan tenaga kesehatan di RS, pemantauan dan supervisi berkala secara berjenjang,” jelasnya.
Ketua Pelaksana Seminar, Dwiki Ramadan mengatakan informasi terkait TBC harus terus tersosialisasikan ke masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam program eliminasi TBC.
“Sayangnya persoalan TBC yang sebesar ini belum banyak orang yang tahu, bahkan di level mahasiswa,” tuturnya.
Peran multi stakeholder sangat penting dalam penanganan kasus TBC. Terlebih, masalah penyakit ini juga beririsan dengan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
“Harus multi stakeholder, semua harus ikut turun tangan, karena memang masalahnya rumit,” pungkasnya.
