Paris (Lampost.co)—Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Kaledonia Baru yang terdampak kerusuhan pada Kamis (23/5/2024).
Ia tiba setelah melakukan perjalanan keliling dunia dengan pesawat untuk menunjukkan dukungannya terhadap kepulauan Pasifik. Wilayah itu terdampak kerusuhan mematikan dan masyarakat adat telah lama menginginkan kemerdekaan dari Prancis.
Macron mengatakan, a memandang kembali ketenangan sebagai prioritas utama. Dia membicarakan hal tersebut secara singkat kepada wartawan setelah kedatangannya di Bandara Internasional La Tontouta, sekitar 50 kilometer dari ibu kota Noumea.
“Berada di sisi rakyat dan melihat kembalinya perdamaian, ketenangan, dan keamanan sesegera mungkin,” ungkapnya mengutip Brisbane Times, Kamis (23/5/2024).
Presiden Macron juga merencanakan bertemu dengan para pejabat setempat dan membahas kebutuhan sumber daya untuk memperbaiki kerusakan akibat penembakan, pembakaran, dan kekerasan lainnya. Kerusuhan selama berhari-hari telah menyebabkan sedikitnya enam orang tewas serta dampak kehancuran mencapai ratusan juta dolar.
“Kami akan membahas pertanyaan tentang rekonstruksi ekonomi, dukungan dan respons cepat, serta pertanyaan politik yang paling rumit. Sembari kita berbicara tentang masa depan Kaledonia Baru,” ujar Macron.
“Pada akhirnya, keputusan akan diambil dan pengumuman akan dibuat,” lanjut Macron.
“Kita lihat saja nanti. Saya tidak punya batasan,” kata Presiden Macron menjawab pertanyaan seorang wartawan mengenai kunjungan 12 jam sudah cukup.
Saat membuka pertemuan dengan para pemimpin lokal, Macron mengheningkan cipta untuk orang-orang yang kehilangan nyawa dalam kerusuhan sebelum membahas langkah-langkah yang akan pemerintahnya ambil.
Menurut daftar hadirin yang disediakan kantor kepresidenan Elysee, pejabat dari faksi pro-kemerdekaan dan loyalis telah hadir.
3.000 Petugas Keamanan
Sementara itu, Presiden mengatakan pihaknya mengerahkan 3.000 petugas keamanan ke wilayah luar negeri Prancis.
“Mereka akan tinggal selama diperlukan. Bahkan, jika tetap berada di sana selama Olimpiade dan Paralimpiade di Paris dan wilayah lain di Prancis mulai akhir Juli,” ujarnya.
Meskipun tidak perlu memperpanjang keadaan darurat yang ada saat ini, Macron mengatakan pencabutan status keadaan darurat apabila semua pemimpin politik menyerukan pembongkaran barikade dan penghalang jalan.
“Pemerintahan bekerja sama dengan para pemimpin setempat untuk menilai kerugian yang timbul, serta siap memberikan bantuan keuangan dan bantuan asuransi,” katanya.
Ia berharap dialog terbuka akan mengurangi ketegangan. Kemudian memberikan jalan ke depan yang menghormati hasil referendum kemerdekaan sebelumnya yang mendukung tetap menjadi bagian Prancis.
Selain itu, Presiden melakukan perjalanan sekitar 16.000 kilometer. Hal itu terdorong oleh kekerasan paling parah yang melanda Kaledonia Baru sejak 1980-an.
Kunjungan kilat ini memungkinkannya melihat langsung kehancuran dan mengucapkan terima kasih kepada pasukan keamanan Prancis yang telah berupaya memulihkan ketertiban. Pihaknya mengerahkan lebih dari 1.000 bala bantuan dari daratan.
Diperkirakan, ia akan mendorong para pemimpin daerah yang terpecah belah karena isu kemerdekaan untuk melanjutkan perundingan.
Macron Pastikan Keamanan
Macron menaiki jet kepresidenannya pada Selasa (21/5/2024) malam dari Paris. Karena perbedaan jarak dan waktu, ia tiba di Kaledonia Baru pada Kamis pagi dengan kerusuhan yang masih membara. Dan menteri dalam negeri serta menteri pertahanan di belakangnya.
Kekerasan meletus pada 13 Mei 2024 ketika badan legislatif Prancis di Paris membahas perubahan Konstitusi Prancis untuk mengubah daftar pemilih Kaledonia Baru.
Majelis Nasional menyetujui rancangan undang-undang, kemungkinan penduduk yang telah tinggal di Kaledonia Baru minimal 10 tahun memberikan suara dalam pemilihan provinsi.
Namun, para penentang khawatir tindakan itu menguntungkan politikus pro-Prancis di wilayah tersebut. Dan makin meminggirkan Suku Kanak yang pernah menderita akibat kebijakan segregasi ketat dan diskriminasi yang meluas.
Sebelumnya, ketegangan terjadi selama beberapa dekade antara suku Kanak dan keturunan penjajah serta kelompok lain yang menetap di wilayah berpenduduk 270.000 jiwa dan ingin tetap menjadi bagian dari Prancis.
Macron pun memfasilitasi dialog antara faksi pro-kemerdekaan dan pro-Prancis.
Upaya tersebut mencapai puncaknya pada referendum tahun 2018, 2020, dan 2021. Upaya itu sebagai tempat warga Kaledonia Baru memilih untuk tetap menjadi bagian dari Prancis dengan selisih tipis.
Setidaknya, enam orang tewas dalam kekerasan tersebut termasuk empat warga sipil dan dua petugas polisi.
Sementara itu, Komisi Tinggi Kaledonia Baru mengatakan pihak keamanan menangkap lebih dari 280 orang dan 84 petugas polisi terluka. Tidak ada kejelasan jumlah warga sipil yang terluka.
Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin, Menteri Pertahanan Sebastien Lecornu, dan Menteri Wilayah Luar Negeri Marie Guevenoux menemani Macron dalam perjalanan tersebut. (Theresia Vania Somawidjaja)
