Metro (Lampost.co) — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Metro menggelar Forum Konsultasi Publik pada Kamis, 18 September 2025. Forum ini menjadi langkah strategis meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menyampaikan capaian realisasi APBN 2025 di wilayah kerja Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.
Poin Penting:
-
Forum Konsultasi Publik bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat transparansi.
-
KPPN Metro menegaskan pentingnya keterlibatan publik dalam peningkatan layanan.
-
Forum menjadi sarana evaluasi, transparansi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut berbagai pemangku kepentingan, mulai dari satuan kerja, perbankan, akademisi, hingga media. Kepala KPPN Metro, Wawan Hermawan, menegaskan keterbukaan dan partisipasi publik sangat penting untuk membangun pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kami ingin mendengar masukan langsung dari para pengguna layanan. Forum ini menjadi wadah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan demi menghadirkan kualitas layanan publik yang lebih baik,” ujar Wawan.
Baca juga: KPPN Metro Tingkatkan Digitalisasi Pembayaran dan Ungkap Realisasi APBN 2025
Realisasi Capai 69,55 Persen
Dalam forum tersebut, KPPN Metro juga memaparkan perkembangan realisasi APBN 2025 hingga 31 Agustus. Dari total pagu belanja Rp6,11triliun, realisasi telah mencapai Rp4,26 triliun atau sekitar 69,55 persen. Anggaran tersebut sebagian besar tersalurkan melalui belanja transfer ke daerah.
Wawan merinci, belanja Pemerintah Pusat Rp568,54 miliar, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp3,69 triliun. Penyerapan tertinggi tercatat pada belanja bantuan sosial dengan 79,52 persen dan belanja pegawai 71,08 persen. Namun, belanja modal baru terserap 19,81 persen.
Selain itu, penerimaan negara di wilayah kerja KPPN Metro hingga Juli 2025 tercatat Rp733,56 miliar. Angka tersebut didominasi penerimaan perpajakan senilai Rp662,34 miliar.
Transparansi dan Kolaborasi
Acara Forum Konsultasi Publik KPPN Metro di Aula KPPN Metro menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam memperkuat akuntabilitas. Forum ini juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara KPPN Metro, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami menyadari pentingnya keterlibatan publik dalam mendorong kualitas layanan. Dengan forum ini, masukan yang kami terima dapat segera ditindaklanjuti,” kata Wawan Hermawan.
Kegiatan ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga bagian dari upaya Kementerian Keuangan memperkuat kepercayaan publik. Dengan keterlibatan berbagai elemen, KPPN Metro berharap standar pelayanan semakin baik, cepat, dan efisien.
Dampak bagi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Melalui Forum Konsultasi Publik, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memahami secara langsung kondisi keuangan negara, khususnya di lingkup Metro, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Transparansi data APBN 2025 ini diharapkan mampu mendorong pemanfaatan anggaran lebih tepat sasaran.
Partisipasi aktif publik dalam forum juga membantu KPPN Metro mengidentifikasi kendala layanan. Dengan begitu, perbaikan layanan publik dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.
