Jakarta (Lampost.co) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan sebanyak 16 daerah tidak sanggup membiayai Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024. “Dari 24 PSU, ada sekitar 16 tidak sanggup membiayai sendiri PSU.” kata Dede seusai kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Sate Bandung, Kamis, 6 Maret 2025.
Kemudian Dede yang tidak merinci daerah mana saja yang tidak sanggup membiayai pemungutan suara ulang. Ia menyebutkan bahwa Jawa Barat dengan adanya PSU Kabupaten Tasikmalaya, berada dalam tingkatan aman, kebutuhannya sekitar Rp60 miliar.
Lalu Pemprov Jabar bisa menyiapkan setengah dari anggaran Rp60 miliar. Sementara KPU dan Bawaslu Jabar masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dari penyelenggaraan Pilkada 2024. “Jadi Jawa Barat sebetulnya dalam konteks ini aman,” ujarnya.
Lalu terkait dengan cukup banyaknya daerah Indonesia yang harus menggelar pemungutan suara ulang. Dede menyoroti bahwa hal tersebut berawal dari lemahnya kinerja KPU tingkat daerah. “Kalau mau jujur, kenapa bisa PSU, lemahnya penyelenggara tingkat bawah. Kebanyakan kan masalah ijazah, ada yang tidak cermat kalau kami katakan. Ada yang mantan narapidana itu masih lolos, itu menurut saya yang kayak gini harus kita ubah,” katanya.
Kemudian menurut Dede, pembiayaan PSU 24 daerah seluruh Indonesia perkiraannya mencapai Rp750 miliar. Dan belum termasuk dana pengamanan. “Kalau plus biaya pengamanan, plus pilkada ulang, bisa mencapai Rp900 miliar sampai Rp1 triliun,” ucapnya.
Lalu Dede mengatakan soal pembiayaan pemungutan suara ulang tersebut masih menunggu skema yang tertawarkan pemerintah. Yakni pembiayaan yang akan terbantu juga oleh pemerintah provinsi yang akan tersampaikan dalam Rapat Kerja Komisi II pekan depan. “Saya dapat informasi, pemerintah sudah siap. Salah satunya menggunakan dukungan dari pemerintah provinsi seperti hari ini,” tuturnya.
