Jakarta (Lampost.co) – Juru bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli menilai ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo tentang Partai Super Tbk merupakan kritik. Terlebih pada otoritarianisme Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep.
Kemudian Guntur menilai, meskipun Kaesang Pangarep sudah menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Namun menurut AD/ART PSI, kewenangan ketua umum masih berada dibawah kekuasaan Dewan Pembina PSI.
Lalu ia menjelaskan dalam AD/ART PSI Pasal 14 (Struktur Partai) Ayat (1) menyebutkan “Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai”. Saat ini Dewan Pembina PSI ketuanya Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni.
“Artinya dua orang inilah, Jeffrie dan Raja Juli pemegang kekuasaan mutlak PSI. Dan Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI. Bukan Kaesang Pangarep, anak Jokowi. Meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI,” kata Guntur melalui keterangannya, Minggu, 9 Maret 2025.
Dewan Pembina
Kemudian Guntur mengatakan dalam Pasal 16 tentang Dewan Pembina tersebutkan Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas. Maka dari itu, ia mengatakan jabatan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum pada PSI tidak punya arti apa-apa. Karena ada bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI.
“Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa terganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13. “Wewenang Dewan Pembina” Ayat (3) “Mengesahkan dan Memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat…”,” kata Guntur.
Maka dari itu, Guntur menyimpulkan ide Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan PSI. Bahwa PSI terkuasai dan termiliki oleh Dewan Pembina, tidak terpimpin oleh ketua umum. Selain itu, usulan Jokowi soal partai “Super Tbk” adalah upaya untuk melindungi dan mendukung anaknya Kaesang Pangarep. Apalagi menjabat Ketua Umum PSI tapi masih dalam bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina PSI.
“Ibaratnya PSI sekarang adalah perseroan terbatas (PT) yang terkuasai dan milik Dewan Pembina. Kalau mau menjadi Super Tbk siapa investor yang akan memiliki saham mayoritas PSI nanti? Apakah Jokowi dan Kaesang?. Inilah cara pandang perusahaan yang terpakai untuk melihat partai,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi terisukan membentuk Partai Super Terbuka. Menteri Koperasi Budi Arie mengemukakan isi obrolan dalam pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu pembahasannya, yakni soal partai super terbuka (Tbk).
Pertemuan tersebut terlaksanakan usai hadir dalam pelantikan pejabat di Istana Negara. “Partai super Tbk, yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujar Ketua Umum Projo usai hadir pelantikan kepala daerah pada komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 20 Februari 2025.
Namun, Budi enggan membeberkan secara detail soal rencana pembuatan partai super dengan Jokowi. “Segitu dulu jangan banyak-banyak,” tandas Budi.
