Pj Gubernur Lampung Samsudin Siap Terima Sanksi Jika Tak Netral
Pj Gubernur Lampung Samsudin didampingi Sekretaris Daerah Lampung, Fahrizal Darminto saat diwawancarai di Mahan Agung, Kamis, 20 Juni 2024. (Foto: Lampost.co/Asrul)
Bandar Lampung (Lampost.co) — Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin siap menerima sanksi jika melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024 mendatang.
.
Samsudin mengatakan, dalam peraturan sudah jelas. Jika melanggar tentunya akan ada sanksi. “Itulah komitmen kami dalam melaksanakan undang-undang,” ujar Samsudin pada agenda serah terima jabatan di Mahan Agung, Kamis, 20 Juni 2024.
.
Kemudian Samsudin menyebutkan, sebagai Pj Gubernur dan juga ASN. Maka harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun jajaran ASN lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota lainnya.
.
.
“Kami ketahui bersama, semua itu ada aturannya, kita harus jujur dan adil,” katanya.
.
Selanjutnya Samsudin mengatakan, ketika menjabat sebagai Pj Gubernur Lampung bertepatan dengan tahun politik. Oleh sebab itu, ia berharap pelaksanaan pilkada bisa berjalan kondusif dan harmonis.
.
“Walaupun saat perjalanan ada calon-calon yang sudah menyamapaikan visi misi. Tapi semua itu saudara kita, pada akhirnya semua harus berjalan baik untuk kepentingan Lampung yang maju dan berkembang, ” Katanya.
.
Ia berharap bisa bekerjasama dengan Forkopimda, DPRD Lampung, Walikota dan Bupati serta instrumen masyarakat. “Karenanya, semua itu harus bersama,” katanya.
.
Sementara itu, dalam Pasal 71 UU 10 tahun 2016. Berbunyi pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Apalagi Pj yang merupakan pejabat daerah.
.
Kemudian terdapat unsur pidana pada pasal 188 UU 10 tahun 2016 tersebut. Berbunyi setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar mendapat sanksi. Sanksinya pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update
