Jakarta (Lampost.co) — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengatakan rencana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 bersama Presiden Prabowo Subianto. Tidak harus dengan anggaran yang besar untuk pelaksanaannya.
“Tidak perlu langsung dengan seberapa besar anggaran. Memang mengadakan retreat selevel kepala daerah itu harus memakan anggaran yang tinggi? Tidak juga.” kata Sultan ditemui usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.
Sebab, yang lebih penting adalah bagaimana menggelorakan semangat membangun bangsa. Dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Untuk itu, Sultan mengatakan bahwa semangat atau doktrinasi kebangsaan harus dimulai dari bawah. Salah satunya dengan mengumpulkan kepala daerah dalam kegiatan retreat.
“Membangun semangat nasionalisme, membuat patriotisme kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi. Kemudian menyatukan kepala daerah,” ujarnya.
Kemudian ia juga melihat pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih tersebut untuk memastikan agar visi-misi dan program-program pemerintah pusat berjalan dengan baik sampai daerah.
“Lalu itu juga ada unsur bagaimana memberi semangat kepada kepala daerah terpilih. Bahwa sudah saatnya kita membangun Indonesia. Membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri,” ucapnya.
Oleh sebab itu. Sultan pun menyatakan dukungan dan apresiasinya terhadap rencana pelaksanaan retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden Prabowo.
“Saya pribadi, saya merasa (retreat kepala daerah) sesuatu yang baru dan patut untuk kita apresiasi, bahkan kita dukung. Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat. Tetapi kepala daerah,” tuturnya.
Sinkronisasi Program
Sebelumnya, Jumat, 10 Januari 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan. Rencana para kepala daerah menjalani retreat usai pelantikan seperti Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.
“Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan berkumpul seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan. Supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril.
Meski begitu, Yusril mengatakan belum ada pembahasan apakah retreat tersebut akan terlaksanakan pada lokasi yang sama atau tidak. Saat itu lokasinya menguatkan koordinasi di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.
