Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung memodernisasi tata kelola keuangan dengan merancang strategi percepatan transaksi nontunai di seluruh instansi daerah. Melalui forum High Level Meeting (HLM) di Ruang Sakai Sambayan, Kamis, 9 April 2026, pemerintah fokus menuntaskan peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal itu sebagai instrumen utama pembersihan birokrasi dari celah penyimpangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar tren teknologi, melainkan fondasi utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem yang terintegrasi secara elektronik, setiap rupiah yang disetorkan warga melalui pajak maupun retribusi mengalir langsung ke kas daerah secara real-time. Semua bisa memantau akurasinya.
“Tujuan utama dari TP2DD ini adalah trust. Kita ingin masyarakat yakin bahwa setiap satu rupiah yang mereka bayarkan benar-benar masuk ke kas daerah. Tujuannya sebagai pertanggungjawaban secara terbuka,” tegas Marindo. Menyadari adanya tantangan dalam fleksibilitas aturan, Sekdaprov menginstruksikan penguatan kolaborasi dengan instansi vertikal seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sinergi itu mampu memecah kebuntuan regulasi yang selama ini menghambat perluasan kanal pembayaran digital di pelosok kabupaten/kota.
Selain aspek teknis, Marindo juga mengingatkan pentingnya kedisiplinan administratif. Ia menekankan bahwa indeks ETPD yang tinggi tidak hanya tercapai melalui kecanggihan aplikasi di lapangan. Tetapi juga dari ketertiban pelaporan sistematis oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Menuju Championship TP2DD 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menambahkan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat bergantung pada sejauh mana pelayanan publik bisa bertransformasi ke arah digital. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan prima.
Pertemuan strategis ini juga menjadi ajang persiapan Lampung menghadapi Championship TP2DD 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penilaian kali ini akan membahas tiga aspek fundamental:
1. Process: Kualitas perencanaan dan regulasi pendukung.
2. Output: Realisasi infrastruktur pembayaran nontunai.
3. Outcome: Dampak nyata terhadap lonjakan kepatuhan pajak dan kecepatan penyerapan anggaran.
