Bandar Lampung (Lampost.co) — Pengamat Ekonomi Universitas Lampung (Unila), Marselina Djayasinga, menilai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat basis data pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Lampung.
Ia menekankan pentingnya dukungan aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat. Dukungan ini agar sensus dapat berjalan secara masif, akurat, dan berdampak nyata bagi arah kebijakan ekonomi daerah.
Menurut Marselina, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang valid dan terintegrasi.
Tanpa data yang kuat, ujarnya, setiap kebijakan publik hanya akan bersandar pada perkiraan atau asumsi semata.
“Data yang tidak berkualitas akan melahirkan keputusan yang keliru dan berisiko tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Jumat, 31 Oktober 2025.
Baca Juga:
BPS Lampung: Data Akurat Jadi Kunci Arah Pembangunan
Marselina menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran penting dalam memetakan kondisi perekonomian nasional hingga tingkat daerah.
Melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran utuh tentang aktivitas usaha, mulai dari sektor mikro, kecil, menengah, hingga industri besar.
“Data tersebut akan menjadi bahan baku kebijakan ekonomi yang berbasis bukti (evidence-based policy), bukan sekadar wacana,” jelasnya.
Pelaku Usaha
Marselina menilai, pelaku usaha menjadi pihak yang sangat menentukan keberhasilan sensus ini. Tanpa keterbukaan dan partisipasi aktif dari dunia usaha, data yang dihasilkan tidak akan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
Untuk itu, ia mengimbau agar para pelaku usaha di Lampung tidak ragu memberikan informasi yang faktual kepada petugas sensus.
“BPS memiliki mekanisme yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan data. Sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir akan adanya penyalahgunaan informasi,” tegasnya.
Selain pelaku usaha, Marselina juga menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan sensus.
Pemerintah agar aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan asosiasi bisnis mengenai manfaat jangka panjang dari sensus ekonomi.
“Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar kegiatan pendataan ini tidak hanya menjadi rutinitas statistik. Tetapi menjadi gerakan bersama membangun ekonomi berbasis data,” katanya.
Dalam konteks pembangunan daerah, data hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih terarah. Khususnya dalam memperkuat sektor-sektor unggulan di Lampung seperti pertanian, perkebunan, industri olahan, dan pariwisata.
“Dengan data yang akurat, pemerintah bisa menentukan prioritas pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Marselina.
