Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mencatat pemanfaatan energi di Lampung mencapai 4,08 million tonnes of oil equivalent (MTOE). Komposisi energi tersebut meliputi energi baru dan terbarukan (EBT) 36,32 persen, minyak bumi 37,80 persen, gas bumi 4,88 persen, dan batubara 21,21 persen.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, menyampaikan capaian itu dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI. Keduanya membahas pengawasan pengelolaan sektor energi dan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, Jumat, 20 Februari 2026. Jajaran pemerintah pusat dan daerah serta pelaku industri migas dan energi mengikuti rapat tersebut.
“Kehadiran Komisi XII DPR RI sebagai momentum penguatan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, serta investasi di Lampung,” kata Bani.
Ia juga menegaskan Lampung memegang posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Wilayah Lampung mencakup sekitar 35.587 kilometer persegi dan menampung lebih dari 9 juta jiwa yang tersebar di 15 kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Lampung mencatat bauran energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 36,32 persen pada 2025. Capaian tersebut melampaui target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.
Pemprov Lampung juga mencatat peningkatan pemanfaatan EBT dari 1,46 MTOE pada 2023 menjadi 1,48 MTOE pada 2024. Pemerintah daerah mendorong peningkatan ini sebagai langkah menuju Lampung sebagai lumbung energi terbarukan nasional.
Pengawasan
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyatakan kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan implementasi usaha hulu migas. Tim memfokuskan perhatian pada rencana pelaksanaan survei seismik 2D oleh PT Pertamina EP di wilayah Lampung dan Sumatera Selatan.
Putri menjelaskan, SKK Migas memaparkan target survei seismik 2D nasional tahun 2026 sepanjang 3.882 kilometer dalam rapat dengar pendapat pada 11 Februari 2026. Hingga Januari 2026, SKK Migas belum merealisasikan satu kilometer pun dari target tersebut.
“Jika survei seismik 2D Lampung–Sumatera Selatan sepanjang 688,5 kilometer ini berjalan, maka kontribusinya sekitar 17,7 persen dari target nasional 2026. Ini bukan kegiatan kecil, melainkan signifikan,” ujar Putri.
Rencana survei melintasi lima kabupaten di Lampung, yakni Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Selain itu, ada dua kabupaten di Sumatera Selatan. Tim menargetkan cakupan 35 kecamatan dan 142 desa dengan jadwal pelaksanaan pada Desember 2025 hingga Agustus 2026.
Komisi XII DPR RI menekankan kesiapan teknis, kepastian perizinan, skema pembiayaan, serta mitigasi risiko sosial dan lingkungan. Komisi juga mendorong pemerintah dan pelaksana proyek menyusun sosialisasi secara sistematis dan transparan guna mencegah resistensi masyarakat.
