DPRD Lampung Bahas Laporan Pansus LKPj Kepala Daerah Tahun 2025

Bandar Lampung (Lampost.co) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025.

Rapat bersama pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj digelar di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Kamis, 21 Mei 2026.

“Agenda rapat membahas laporan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap LKPj Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025. Nantinya akan menjadi rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Laporan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pemerintahan daerah,” kata Wakil Ketua I, Khostiana.

Kemudian dalam forum tersebut disampaikan bahwa pembahasan LKPj bukan sekadar agenda administratif. Melainkan bentuk kepedulian bersama dalam memastikan pembangunan Provinsi Lampung. Upaya ini agar berjalan tepat sasaran, terarah, dan berpihak kepada masyarakat.

Kepatuhan OPD

Pansus juga menyoroti pentingnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program dan kebijakan sesuai arahan kepala daerah.

Sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan optimal dan selaras dengan visi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung.

Selain itu, sejumlah catatan strategis turut menjadi perhatian dalam pembahasan. Termasuk terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta efektivitas pelaksanaan program kerja OPD.

Rekomendasi yang dihasilkan DPRD harapannya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Terutama dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran pada tahun berikutnya.

Dalam penyampaiannya, pimpinan rapat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan fraksi, pimpinan pansus, dan anggota pansus. Terutama yang telah menyelesaikan pembahasan LKPj hingga tahap pelaporan.

“LKPj ini merupakan cerminan kinerja Pemerintah Provinsi Lampung selama satu tahun. Karena itu, rekomendasi yang disusun DPRD menjadi bagian penting untuk perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah ke depan,” katanya.