Bandar Lampung (Lampost.co) — Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, menyampaikan optimisme bahwa kondisi jalan provinsi akan semakin membaik dalam dua tahun ke depan.
Ia menargetkan hingga akhir 2026, sekitar 85 persen ruas jalan di Lampung bisa mencapai status mantap. Status ini akan tercapai asalkan rencana pembangunan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
“Jalan mantap semua tergantung dana. Jika sesuai anggaran yang ada, kami optimistis pada 2026 jalan mantap di Lampung bisa mencapai 85 persen,” kata Mukhlis Basri, Jumat, 3 Oktober 2025.
Baca Juga:
40 Paket Jalan Rampung, Pemprov Lampung Fokus Percepat Infrastruktur
Terkait rencana penggunaan rigid beton dalam pembangunan jalan, Mukhlis menilai langkah tersebut tepat. Terutama untuk jalur dengan intensitas kendaraan tinggi dan tonase besar.
Menurutnya, meski biaya konstruksi rigid beton lebih mahal dari pada aspal, daya tahan dan kualitasnya lebih kuat sehingga masa pemeliharaan lebih lama.
“DPRD sangat setuju penggunaan rigid beton, karena hasilnya bagus dan kuat. Tapi tentu harus disesuaikan dengan kondisi jalan. Kalau jalur yang tidak terlalu ramai atau tonasenya kecil, aspal masih cukup. Sedangkan jalan dengan beban lalu lintas berat, rigid beton memang pilihan terbaik,” jelasnya.
Program CSR
Mukhlis juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, perusahaan yang banyak memanfaatkan jalan untuk distribusi hasil produksi, seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kondisi infrastruktur.
“Perusahaan harus ikut peduli. Misalnya satu ruas jalan 10 kilometer, bisa dibagi tanggung jawabnya. Pola kerjasamanya bisa langsung oleh perusahaan atau melalui pemerintah daerah, yang penting ada komunikasi dan koordinasi yang baik,” ujarnya.
Mukhlis berharap dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan pihak swasta, perbaikan infrastruktur jalan di Lampung bisa lebih cepat terwujud. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kelancaran mobilitas masyarakat.
