Warga Soroti Anggaran Rp59 Juta untuk Busana HUT Lampung Utara, Disbudpar Beri Klarifikasi

Kotabumi (Lampost.co) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara mengalokasikan Rp59 juta untuk perlengkapan busana peserta pawai kendaraan hias pada puncak perayaan HUT ke-79 kabupaten tertua di Lampung. Penganggaran ini menuai sorotan di tengah instruksi pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi belanja daerah.

“Anggaran sebesar itu miris kalau hanya untuk memeriahkan ulang tahun. Andai pengalihan ke perbaikan jalan atau layanan kesehatan, lebih banyak warga merasakan manfaatnya,” ujar Fahri, warga Kotabumi, Kamis, 19 Juni 2025.

Kadisbudpar Lampung Utara Perdana Putera menegaskan, total belanja pawai busana sudah melalui rasionalisasi dan kegiatan pelayanan publik dari enam  OPD. “Kami mengajak OPD yang programnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti pembuatan KTP elektronik, layanan kesehatan gratis, donor darah, dan jalan sehat untuk berpartisipasi. Prinsipnya, memeriahkan HUT dengan anggaran seminim mungkin tetapi tetap memberi manfaat,” katanya di ruang kerjanya.

Perdana merinci, selain Rp59 juta untuk busana, terdapat pagu Rp80 juta untuk alat peraga dan kepanitiaan (termasuk sewa sound system) serta Rp200 juta untuk Pekan Kebudayaan Daerah. “Total sekitar Rp339 juta di Disbudpar. Angka itu sudah menurun ketimbang tahun lalu,” ujarnya.

Kritik dan Harapan Publik

Meski ada penjelasan, sebagian masyarakat menilai prioritas anggaran perlu kaji ulang di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan perlengkapan sekolah.

“Kesehatan gratis dan beasiswa pelajar mestinya mempertegas porsinya,” tutur Fahri.

Menanggapi temuan dokumen internal yang mencatat biaya perjalanan dinas (perdin) Disbudpar 2024 di atas Rp600 juta, Perdana membantah. “Perdin terbesar kami saat kunjungan kerja ke Lombok tidak sampai Rp100 juta. Laporan keuangan kami juga tidak bermasalah dalam LHP BPK,” tegasnya.

Perdana menyatakan siap mempublikasikan rincian realisasi anggaran HUT setelah kegiatan selesai. Ia juga membuka ruang dialog dengan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memastikan penggunaan dana bersifat akuntabel dan berdampak langsung. (Fajar Nofitra)