Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan sebagai strategi utama mendongkrak perekonomian daerah.
Langkah ini diambil untuk menekan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang kerap menghambat distribusi hasil pertanian dari desa ke pasar.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqulloh, menegaskan bahwa perbaikan infrastruktur jalan bukan merupakan investasi yang murah, namun sangat krusial.
Baca juga : Wagub Lampung Tanggapi Video Viral Pemuda Kritik Pembangunan
Hal tersebut disampaikan dalam acara Podcast Lampung Post Update yang dilaksanakan di Studio Lampung Post, Selasa, 27 Januari 2026.
“Infrastruktur itu bukan sesuatu yang murah. Anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit, tetapi kita harus menjaganya bersama. Untuk penanganan jalan kemarin, kita mendapatkan anggaran sekitar Rp450 miliar yang dialokasikan untuk 52 ruas jalan,” ujar Taufiqulloh dalam penjelasannya.
Biaya Jalan Mencapai Rp10 Miliar per Kilometer
Taufiqulloh merincikan tingginya biaya konstruksi jalan saat ini. Menurutnya, biaya bervariasi tergantung jenis perkerasan yang digunakan.
“Untuk jalan beton atau rigid pavement, biayanya hampir mencapai Rp10 miliar per kilometer. Sementara untuk aspal atau flexible pavement (hotmix), berkisar antara Rp6 hingga Rp8 miliar per kilometer. Ini upaya luar biasa yang kita lakukan,” jelasnya.
Taufiq menjelaskan bahwa fokus Gubernur Lampung pada infrastruktur jalan di awal masa jabatannya sangat beralasan. Jalan disebut sebagai urat nadi perekonomian, khususnya bagi Lampung yang menumpukan ekonominya pada sektor pertanian.
Lampung diketahui merupakan lumbung pangan nasional dengan surplus padi mencapai 2 juta ton per tahun, serta produsen utama singkong, jagung, dan gula.
“Ketika jalan rusak, muncul inflasi dan harga barang menjadi mahal. Produksi pertanian kita di daerah sulit dibawa ke pasar atau pabrik. Inilah yang menyebabkan high cost economy,” paparnya.
Ia menambahkan, jika akses jalan mulus, biaya transportasi dapat ditekan sehingga petani lebih diuntungkan dan inflasi dapat dikendalikan.
Selain faktor ekonomi, Dinas BMBK juga menargetkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pelosok yang memiliki potensi pariwisata besar namun minim akses. Salah satu sorotan utama adalah akses menuju destinasi wisata Gigi Hiu di ruas Kiluan – Umbar.
“Gigi Hiu itu sudah mendunia, spot fotonya luar biasa. Tapi akses ke sana sangat memprihatinkan. Bahkan ada ruas jalan yang dari zaman Indonesia merdeka sampai saat ini belum pernah tersentuh aspal sama sekali,” ungkap Taufiqulloh.
Ke depan, Pemprov Lampung menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi meningkat signifikan dari posisi saat ini sekitar 78 persen menuju target di atas 96 persen dalam lima tahun mendatang.
“Kita ingin pemerataan pembangunan bisa dirasakan. Jangan sampai masyarakat di pelosok merasa jalannya tidak pernah tersentuh pembangunan,” pungkasnya.
