Bandar Lampung (lampost.co)-– Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung langkah pemerintah pusat. Hal ini terkait upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial bagi warga.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kesiapan daerah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Tujuannya agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Lampung.
“Koordinasi ini sangat penting agar manfaat bantuan nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Mirza pada Rabu, 4 Februari 2026.
Selanjutnya, Gubernur Mirza mengajak seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk menyukseskan program ini. Partisipasi aktif semua pihak akan mempercepat sistem penyaluran bansos yang lebih transparan. Selain itu, sistem digital akan membuat penyaluran bantuan menjadi lebih akuntabel.
Pernyataan ini muncul setelah Gubernur Mirza mengikuti sosialisasi di Jakarta pada Selasa, 3 Februari 2026. Kegiatan tersebut membahas peran pemerintah daerah dalam piloting digitalisasi bantuan sosial tingkat nasional.
Dukungan Kepala Daerah
Menteri Dalam Negeri melalui Wakil Menteri Ribka Haluk menekankan pentingnya dukungan kepala daerah. Program ini memanfaatkan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai basis transformasi layanan. Ketua KPTDP Luhut B. Pandjaitan juga menyebut digitalisasi sebagai kunci perbaikan tata kelola pemerintahan.
Melalui program ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap dapat memperkuat kesiapan infrastruktur daerah. Sinergi lintas sektor akan terus didorong guna meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan sosial.
Pemerintah optimis bahwa sistem baru ini mampu meminimalkan kesalahan data penerima bantuan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat Lampung dapat meningkat melalui intervensi pemerintah yang tepat sasaran.
