Bandar Lampung (lampost.co) — Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat Lampung. Dukungan itu mencakup pemerintah pusat, perbankan, hingga asosiasi pengembang perumahan.
“Dukungan pemerintah pusat sangat berarti bagi Provinsi Lampung,” kata Mukhlis di Gedung Parrona, Lampung Selatan, Kamis, 7 Mei 2026.
Ia mengapresiasi peningkatan kuota program bedah rumah di Lampung pada tahun ini yang naik hingga lima kali lipat dibandingkan 2025. Menurut dia, tambahan bantuan tersebut akan mempercepat perbaikan kualitas permukiman masyarakat.
Namun, Mukhlis menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar terhadap kawasan pesisir di Lampung. Hingga kini, banyak permukiman warga di wilayah tersebut masih berada dalam kondisi kurang layak huni.
“Program ini sangat baik. Tetapi kawasan pesisir juga perlu perhatian lebih besar karena banyak permukiman warga yang belum layak,” ujarnya.
Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta jajaran forkopimda. Agenda tersebut menjadi bagian dari kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
Mukhlis juga mengusulkan kenaikan nominal bantuan bedah rumah yang saat ini sebesar Rp20 juta per unit. Menurut dia, tambahan anggaran akan membantu masyarakat memperbaiki kualitas rumah secara lebih optimal.
Ia turut menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh, termasuk di wilayah Lampung Barat.
“Terima kasih atas perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman masyarakat, terutama di daerah kumuh,” katanya.
