Bandar Lampung (Lampost.co)– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sulpakar mengungkapkan, Peringatan Hari Guru Nasional adalah momen menguji integritas guru dalam menghadapi Pilkada 2024. Guru harus bisa menjadi contoh yang baik dengan menjaga profesionalitas sebagai pengajar.
Ia mengatakan, guru merupakan ASN dan memiliki tanggung jawab sebagai pelayan publik. Sehingga guru tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau suatu kelompok tertentu terlebih sirkulasi politik kekuasaan.
Baca juga: Hari Guru Nasional 2024 Momen Refleksi Kepastian Perlindungan Profesi
“Guru harus menjaga netralitas sebagai ASN, karena netralitas merupakan suatu objek pengawasan semua pihak,” ungkapnya, Senin, 25 November 2024.
Sikap netral bukan hanya mencerminkan integritas kita sebagai pendidik, tetapi juga memberikan teladan yang baik kepada para siswa. Hindari segala bentuk kegiatan yang menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Fokuslah pada tugas utama kita, yaitu mendidik, membimbing, dan mencerdaskan generasi muda agar mereka menjadi individu yang berkarakter,” kata dia.
Ia juga mengajak peserta didik yang telah terdaftar sebagai pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab Pilkada adalah momen penting dalam menentukan masa depan daerah kita.
Gunakan hak itu dengan bijak, pilihlah calon pemimpin yang memiliki visi dan program terbaik untuk masyarakat. Jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum tentu benar, hindari hoaks, dan pastikan kalian mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya.
“Sebelum memilih kenali dulu para calon-calon pemimpin, pelajari visi, misi, dan program mereka,” ujarnya.
Siswa Jadi Pemilih
Hal senada juga disampaikan Kepala SMAN 3 Bandar Lampung, Tri Winarsih mengatakan ada 332 siswa yang telah terdaftar sebagai pemilih. Dia mengingatkan agar para peserta didik bisa menggunakan hak pilih itu dengan bijak.
Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi untuk melibatkan seluruh masyarakat, sehingga mesti dirayakan dengan sukacita. Jangan sampai perbedaan pilihan politik malah menimbulkan perpecahan di masyarakat.
“Perbedaan pendapatan merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi, jangan sampai jadi alasan perpecahan,” tuturnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
