Bandar Lampung (Lampost.co) — Viral sebuah video yang memperlihatkan anak-anak usia sekolah menghadapi risiko saat berangkat menuntut ilmu yang kembali menjadi sorotan publik.
Lokasinya berada di Sungai Batanghari yang menghubungkan Desa Kali Pasir dan Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
Merespon hal tersebut, pemerhati kebijakan publik dari Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer berpendapat.
Peristiwa ini bukan sekadar persoalan teknis infrastruktur. Tetapi mencerminkan persoalan yang lebih dalam terkait pemenuhan layanan dasar oleh negara, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Pastikan Siap Bangun Jembatan Penghubung Kali Pasir – Tanjung Tirto
Kemudian dalam konteks pelayanan publik, masyarakat umumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu masyarakat umum dan masyarakat rentan. Kelompok rentan, termasuk anak-anak usia sekolah seharusnya mendapatkan perlindungan dan prioritas dalam kebijakan negara.
“Namun, fenomena yang terjadi menunjukkan masih adanya hak dasar yang terabaikan. Terutama dalam hal akses pendidikan yang aman dan layak,” katanya, Senin, 2 Februari 2026.
Selanjutnya ia menilai klarifikasi dari pemerintah belum menyentuh akar persoalan. Klarifikasi tidak cukup untuk menjawab kegelisahan publik yang muncul akibat kondisi nyata di lapangan.
“Ini bukan hanya soal jembatan rusak atau akses yang sulit. Ini soal bagaimana kebijakan publik belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan, khususnya anak-anak sekolah,” ujar akademisi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unila ini.
Policy Problem
Kemudian ia mengatakan peristiwa yang viral tersebut seharusnya menjadi policy problem atau persoalan kebijakan yang mendesak untuk segera pemerintah tangani.
Bukan sekadar sebagai keluhan masyarakat biasa. Kegundahan warga yang terekam dalam video menjadi sinyal kuat bahwa ada layanan dasar yang belum terpenuhi secara optimal.
“Pemerintah perlu lebih bijaksana menyikapi situasi ini dengan menghadirkan solusi konkret. Baik jangka pendek maupun jangka panjang,” katanya.
Dalam jangka pendek, pemerintah bisa segera menghadirkan langkah-langkah cepat tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur permanen selesai. Misalnya penyediaan transportasi sekolah yang aman. Kemudian pengawasan rutin terhadap jalur yang siswa lalui atau jembatan darurat.
“Langkah-langkah tersebut dinilai realistis dan dapat segera dijalankan untuk meminimalkan risiko keselamatan anak-anak,” ungkapnya.
Sementara itu, solusi jangka panjang tetap menjadi keharusan. Seperti pembangunan jembatan permanen yang aman serta perbaikan akses jalan sebagai bagian dari pemerataan layanan pendidikan. Infrastruktur yang layak merupakan pondasi penting agar setiap anak, tanpa terkecuali, bisa mengakses pendidikan dengan aman.
Jangan Tunggu Viral
Soma juga menegaskan, kehadiran pemerintah seharusnya tidak menunggu viralnya suatu persoalan. Pelayanan publik yang baik semestinya bekerja sebelum muncul keluhan warga.
“Jika pemerintah baru bergerak setelah publik bereaksi. Maka itu bukan lagi pelayanan publik yang ideal, melainkan berpotensi menjadi sekadar respons pencitraan,” ujarnya.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa akses pendidikan yang aman adalah hak dasar, bukan sekadar program tambahan.
Pemerintah harapannya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi serius. Upaya ini agar layanan dasar benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling rentan.
