Bandar Lampung (Lampost.co) — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Lampung bertemu Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin. Mereka membahas sejumlah permasalahan di Provinsi Lampung.
Ketua KAMMI Lampung, Habibulloh Al Ansor, mengatakan Lampung termasuk ke dalam provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Kementerian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat 13 provinsi di Indonesia yang masuk kategori tingkat kemiskinan ekstrem. Sedangkan, Lampung berada di posisi ke 11 di atas Sumatra Selatan dan di bawah Sulawesi Tengah.
BACA JUGA: Pj Gubernur Samsudin Temui Sjachroedin ZP, ini yang Dibahas
“Hal itu menjadi PR besar bagi Pj Gubernur yang harus mendesain agar Lampung keluar dari zona kemiskinan ekstrem,” kata Habib.
Selain dari, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, upah rata-rata per jam pekerja di Lampung termasuk terendah nomor tiga nasional, yaitu Rp13.958 per jam. Sedangkan, upah terendah berada di NTB, Rp12.933 dan tertinggi adalah papua, Rp28.570 per jam.
“Ini juga harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintahan Provinsi Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar dia.
Pihaknya juga menyoroti rencana kelanjutan pembangunan kota baru agar tidak menimbulkan konflik agraria dengan masyarakat sekitar. Status kepemilikan tanah harus jelas guna menghindari masalah di kemudian hari.
Dia berharap agar sinergitas antara OKP khususnya KAMMI Lampung dan Pemprov dapat berjalan dengan baik agar sama-sama mendedikasikan diri untuk pembangunan daerah.
“Kami berharap Pj Gubernur dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah-masalah di Lampung. Terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesejahteraan pekerja,” kata dia.
Sementara itu, Pj Gubernur Lampung, Samsudin, mengatakan permasalahan yang KAMMI sampaikan tentunya menjadi masukan bagi Pemprov. “Itu menjadi bahan evaluasi kebijakan nantinya” katanya.
