Program Bedah Rumah Tekan Angka Hunian Tak Layak

Bandar Lampung (lampost.co) — Pemerintah pusat menyiapkan program bedah 10 ribu rumah tidak layak huni di Provinsi Lampung pada 2026. Program itu menjadi langkah untuk menekan angka backlog perumahan, khususnya keluarga yang telah memiliki rumah tetapi kondisinya belum layak huni.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebutuhan hunian layak di Lampung masih sangat besar. Saat ini, sekitar 647 ribu rumah tangga di daerah tersebut masih menempati rumah tidak layak huni.

“Program bedah rumah bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga harus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Maruarar di Gedung Parona, Lampung Selatan, Kamis, 7 Mei 2026.

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota DPR RI Mukhlis Basri, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, serta jajaran forkopimda.

Menurut dia, peningkatan ekonomi masyarakat menjadi faktor penting agar rumah yang telah diperbaiki tetap terawat. Tanpa penghasilan yang memadai, kondisi rumah berpotensi kembali kumuh.

“Kalau atap dan kamar mandi sudah diperbaiki, tetapi penghasilan warga belum cukup, maka perawatan rumah bisa terbengkalai,” ujarnya.

Selain program bedah rumah, Kementerian PKP juga menyiapkan akses kredit perumahan bagi masyarakat Lampung. Pemerintah mengalokasikan pembiayaan hingga Rp2 triliun pada tahun ini.

Maruarar menyebut kredit tersebut menawarkan bunga rendah sekitar 0,5 persen sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih mudah memiliki rumah layak.

“Dengan bunga yang ringan, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan rumah yang sehat dan nyaman,” katanya.