Panaragan (Lampost.co): Ketua Federasi Adat Megow Pak Tulangbawang Barat (Tubaba), Herman Artha meminta, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memperhatikan serius kualitas pembangunan jalan di Provinsi Lampung.
Dia menduga buruknya kualitas perbaikan jalan provinsi dan kabupaten karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak terkait.
“Kalau memang ada budaya setor-setoran, tolong juga dihilangkan. Ini sangat merugikan masyarakat karena hasil pekerjaan pembangunan menjadi buruk,” ujar Herman dihadapan forum Musrenbang tingkat kabupaten 2023, Selasa, 7 Maret 2023.
Dia mengatakan kerusakan jalan provinsi dan kabupaten kini kondisinya sangat memprihatinkan. Dia moncontohkan hampir semua jalan utama di Tubaba rusak dan berlubang.
“Syukur alhamdulillah, tahun ini saya melihat di berita-berita ada anggaran Rp49 miliar untuk perbaikan jalan provinsi. Saya berharap semua pihak dapat mengawal kegiatan ini agar hasilnya bisa sesuai harapan,” kata dia.
Dalam forum Musrenbang tersebut, Herman juga mengkritisi kedisiplinan pejabat di pemkab setempat. Bahkan, dia mendesak Pj Bupati dan Sekretaris Daerah Tubaba dapat mengumumkan secara terbuka hasil uji kompetensi pejabat eselon III yang sudah digelar dua pekan lalu.
“Kami sangat mendukung pejabat yang tidak mampu diganti. Tapi kami juga menolak kalau pejabat yang dinonjobkan karena disiplin diluar daerah diangkut ke Tubaba,” kata dia.
Tidak hanya itu, dia juga berharap pemerintah provinsi dapat memperhatikan semakin dangkalnya kondisi aliran sungai mulai dari aliran Way Kiri hingga aliran Way Tulangbawang Teladas. Jika tidak cepat diperhatikan aliran sungai ini mengancam masyarakat Kampung Tua yang ada di sepanjang aliran sungai tersebut.
“Normalisasi aliran sungai ini sangat penting. Setiap tahun airnya semakin dangkal. Jika dibiarkan selain lahan pertanian pemukiman warga juga terancam,” ujarnya.
Kritikan serupa juga disampaikan Nisom, salah satu tokoh Tiyuh Panaragan. Dalam forum tersebut dia mendesak Pemkab Tubaba dapat memperhatikan pembangunan wajah kota. Sebab, sudah 14 tahun berdiri masyarakat masih mempertanyakan wajah ibu kota kabupaten. “Wajah ibu kota kabupaten sekarang belum terlibat. Ini harus menjadi perhatian,” kata dia.
Sementara itu, Pj Bupati Tubaba Zaidirina menjelasskan forum musrenbang tersebut merupakan forum untum menentukan kebijakan pembangunan ke depan.
Menurutnya, dalam menentukan arah pembangunan tentunya harus diselaraskan dengan pembangunan provinsi dan nasional.
“Semua usulan dari seluruh tokoh masyarakat akan ditindaklanjuti. Makanya saya meminta SKPD terkait jangan hanya mencatat usulan dan aspirasi dari bawah, tapi wajib ditindaklanjuti,” kata dia.
Bahkan Zaidirina juga memberikan warning kepada kepala SKPD untuk giat menjolok kegiatan-kegiatan dari provinsi dan pusat. “Saya tidak mau dengar lagi, usulan untuk mendapatkan program provinsi dan pusat hanya mengadalkan balasan surat. Ayo bergerak karena pembangunan tidak maksimal kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten,” tegasnya.
Adi Sunaryo
