Bandar Lampung (Lampost.co) — Pemerintah Kota Bandar Lampung berencana untuk menunda tunjangan kinerja (tukin) bagi pegawai dan memprioritaskan memberikan tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.
Kepala BPKAD Bandar Lampung, M Nur Ramdan mengungkapkan, pemberian THR pegawai menjadi prioritas pemerintah. Sehingga pemerintah berencana untuk menunda pencairan tukin Februari 2023.
Untuk diketahui, pada tahun ini Pemkot Bandar Lampung baru membayar tukin pegawai untuk Januari.
Menurutnya, sesuai PP Nomor 15 tahun 2023, THR akan disalurkan paling lama H-5 Idulfitri. Menurutnya, pemerintah setempat sudah menyiapkan anggaran senilai Rp50 miliar untuk THR pegawai.
“Pencairan tukin Februari kemungkinan kami tunda dulu, kami dahulukan THR karena ini yang wajib,” kata dia, Kamis, 30 Maret 2023.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga dibebankan Pemerintah Pusat untuk membayar sertifikasi guru. Meski hanya diwajibkan 50 persen, sertifikasi guru di Kota Bandar Lampung membutuhkan anggaran Rp15 miliar.
Ramdan menyampaikan, pada tahun sebelumnya sertifikasi guru dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga Pemerintah Daerah tidak menyiapkan anggaran sertifikasi guru. “Tahun-tahun sebelumnya ada anggaran dari pusat, namun tahun ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah,” kata dia.
Dengan tambahan pembayaran sertifikasi guru, maka pemerintah setempat mesti menyiapkan anggaran senilai Rp65 miliar sebelum Idulfitri. Jumlah itu belum termasuk anggaran tunjangan kinerja pegawai.
Deni Zulniyadi
