Besarnya kebutuhan anggaran tersebut tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Jakarta (Lampost.co) — Pemerintah mulai menyusun arah pembangunan nasional untuk 2027. Salah satu fokus utama berada pada pendanaan delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang nilainya mencapai Rp1.529,94 triliun.
Besarnya kebutuhan anggaran tersebut tercantum dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2027 dari Kementerian PPN/Bappenas.
Dokumen itu menjelaskan pemerintah akan membiayai berbagai program strategis melalui anggaran kementerian, belanja non-kementerian, hingga kerja sama dengan pihak swasta.
“Implementasikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2027 melalui berbagai sumber pendanaan,” tulis dokumen rancangan awal RKP 2027.
Program dengan kebutuhan dana paling besar berada pada Prioritas Nasional 4. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp644,72 triliun untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
Program itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan, teknologi, olahraga, kesetaraan gender, hingga penguatan peran perempuan dan penyandang disabilitas.
Pemerintah ingin mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global.
Prioritas Nasional 2 menjadi program terbesar kedua dengan kebutuhan dana Rp337,18 triliun. Program itu mencakup penguatan pertahanan negara serta dorongan menuju kemandirian nasional.
Fokus utamanya meliputi swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pemerintah juga menargetkan penguatan sektor strategis nasional agar tidak bergantung pada impor.
Program itu berfokus pada pembangunan desa, pemerataan ekonomi, dan pengurangan angka kemiskinan. Pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dari wilayah pedesaan dan daerah tertinggal.
Prioritas Nasional 7 membutuhkan dana Rp47,01 triliun. Program tersebut mencakup reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp41,19 triliun untuk Prioritas Nasional 8. Program itu fokus pada harmoni lingkungan, budaya, dan peningkatan toleransi antarumat beragama.
Pemerintah tetap melanjutkan program hilirisasi industri nasional pada 2027. Prioritas Nasional 5 mendapat indikasi kebutuhan dana Rp40,13 triliun.
Program itu bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sementara itu, Prioritas Nasional 1 terkait penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM mendapat anggaran Rp1,42 triliun.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan APBN untuk membiayai program prioritas nasional. RKP 2027 menyebut pemerintah akan memaksimalkan skema blended finance atau bauran pendanaan.
Melalui mekanisme ini, APBN berfungsi sebagai pemancing investasi dari sektor non-pemerintah. Pemerintah juga membuka peluang pembiayaan luar negeri dan dalam negeri sebagai investasi jangka panjang. Skema tersebut membuat pembangunan nasional berjalan lebih efektif dan efisien.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update