Usulan itu menjadi bagian dari 16 rekomendasi yang mencakup kaderisasi, transparansi keuangan, hingga regenerasi kepemimpinan.
Jakarta (Lampost.co) — Wacana pembatasan masa jabatan ketua umum (ketum) partai politik di Indonesia kembali mencuat dalam diskursus nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laporan monitoring 2025 mendorong reformasi tata kelola partai.
Salah satu poin penting dalam rekomendasi tersebut menyasar pembatasan masa jabatan ketua umum. KPK mengusulkan batas maksimal dua periode kepengurusan.
Usulan itu menjadi bagian dari 16 rekomendasi yang mencakup kaderisasi, transparansi keuangan, hingga regenerasi kepemimpinan.
“Untuk memastikan berjalannya kaderisasi perlu pengaturan batas kepemimpinan ketua umum partai menjadi maksimal 2 kali periode masa kepengurusan,” tulis laporan tersebut.
Saat ini, regulasi di Indonesia belum mengatur batas masa jabatan ketua umum partai politik. Setiap partai mengelola mekanisme kepemimpinan secara internal. Sejumlah partai besar di parlemen bahkan menolak usulan tersebut. Sementara itu, sebagian lainnya menunjukkan dukungan terbatas.
Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai masalah suksesi masih menjadi tantangan utama.
Ia menyebut hanya segelintir partai yang menunjukkan pola regenerasi kepemimpinan relatif terbuka. “Mayoritas partai menghadapi stagnasi demokratisasi internal,” ujarnya.
Megawati menjadi ketua umum terlama dalam sejarah politik Indonesia. Ia memimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 1993.
Kepemimpinannya bertahan melewati berbagai fase politik, termasuk konflik internal pada era Orde Baru. Hingga kini, ia terus terpilih secara aklamasi dalam berbagai kongres partai.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu memimpin sejak 2005. Ia mempertahankan posisinya melalui beberapa muktamar.
Perjalanan politiknya sempat diwarnai konflik internal dengan tokoh pendiri partai. Namun, ia berhasil mengukuhkan posisinya hingga kini.
Yusril memimpin Partai Bulan Bintang sejak berdiri pada 1998 hingga 2024. Ia kemudian memilih mundur untuk membuka ruang regenerasi kepemimpinan di internal partai.
Pendiri Partai NasDem itu memimpin sejak 2011. Ia terus terpilih dalam kongres partai secara aklamasi. Kepemimpinannya dikenal kuat dalam membangun identitas partai di panggung nasional.
Prabowo memimpin Partai Gerindra sejak 2014. Ia menggantikan ketua umum sebelumnya setelah wafat. Ia kembali terpilih dalam beberapa kongres dan mengukuhkan pengaruhnya dalam partai.
Lama masa jabatan ketua umum menunjukkan kuatnya dominasi figur dalam partai politik. Namun, kondisi itu juga memunculkan tantangan regenerasi.
Wacana pembatasan masa jabatan dapat mendorong kaderisasi lebih sehat. Di sisi lain, partai tetap mempertahankan kewenangan penuh atas mekanisme internal.
Ke depan, arah reformasi partai akan sangat bergantung pada komitmen masing-masing organisasi politik dalam membuka ruang kepemimpinan baru.
Cek berita dan artikel lainnya di Google News dan ikuti WhatsApp Channel Lampung Post Update