Jakarta (Lampost.co)—Patuhi pengaturan yang diterapkan sepanjang arus mudik untuk menekan angka kecelakaan dan mewujudkan libur Lebaran yang nyaman. Hal ini sebagai sarana memperkuat silaturahmi, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Berbagai upaya untuk menciptakan arus mudik yang aman dan lancar harus kita patuhi. Selain untuk menciptakan keselamatan bersama. Arus mudik yang aman dan nyaman berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/4).
Mengutip Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, perputaran uang selama Ramadan dan libur lebaran diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2024 dan diprediksi mencapai Rp157,3 triliun.
Sementara, catatan Divisi Humas Polri menyebutkan di masa arus mudik sampai dengan Minggu (7/4), terjadi 213 kecelakaan lalu lintas. Dengan korban 23 orang meninggal dunia, 39 orang luka berat, dan 267 orang luka ringan.
Berdasarkan catatan itu, Lestari menghimbau semua pihak untuk tetap mematuhi sejumlah pengaturan yang berlakukan oleh pemerintah. Termasuk aparat Kepolisian yang mengatur arus mudik dan balik sepanjang libur Lebaran.
Rerie mengakui, sapaan akrab Lestari, tidak mudah mengatur jutaan orang yang bergerak pada rentang waktu yang hampir bersamaan.
Rerie, yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, hanya dengan kerja sama yang baik antar kementerian dan lembaga, aparat keamanan, serta masyarakat, arus mudik yang aman dan nyaman dapat terwujud.
Tanpa kerja sama yang baik semua pihak, tambah Rerie, akan menimbulkan kemacetan di sana-sini yang menimbulkan ketidaknyamanan dan keterlambatan. Hal ini berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta membahayakan para pemudik selama di perjalanan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap, perjalanan yang aman dan nyaman sepanjang arus mudik tahun ini dapat terwujud. Sehingga pergerakan jutaan masyarakat Indonesia di masa libur Lebaran ini juga dapat menjadi bagian pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
