Jakarta (lampost.co)–Perdebatan soal keberatan penggunaan kertas mewarnai Sidang Paripurna DPD RI ke-12 Masa Sidang V di Komplek Parlemen, Jumat, 12 Juli 2024.
Interupsi keberatan itu salah satunya muncul dari Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh, Fachrul Razi.
Menurutnya di era teknologi ini penggunaan kertas sudah tidak relevan karena tidak ramah lingkungan.
“Pimpinan, berapa pohon yang harus ditebang kalau terus ada penggunaan kertas,” kata Fachrul kepada pimpinan sidang Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Aksi tersebut bermula ketika Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menyampaikan laporan kinerjanya di awal persidangan.
Kemudian Anggota DPD RI dari Dapil Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan bahwa tidak semua peserta sidang mendapatkan dokumen laporan tersebut.
Ia kemudian meminta pimpinan sidang agar pihak sekretariat jenderal menyediakan dokumen laporan tersebut.
Tetapi Fachrul keberatan karena dokumen tersebut menggunakan kertas.
“Ini bukan soal kertas, ini soal dokumen persidangan,” kata Filep.
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa sekretariat menyediakan barcode. Ketika menandatangani daftar kehadiran, yang bersangkutan bisa mengakses dokumen digital.
Kemudian pihak sekretariat pun menampilkan barcode di layar besar yang ada di ruangan sidang paripurna. Menurutnya pengumuman terkait barcode pun sudah disampaikan sebelumnya.
Namun, Anggota DPD RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT), Angelius Wake Kako meminta agar sekretariat mengirim dokumen-dokumen bahan persidangan melalui surat elektronik atau e-mail. Karena dia mengaku tidak terinformasikan soal barcode tersebut.
“Kita semua punya e-mail, ini menjadi hak anggota untuk menjadi keputusan lembaga, blast e-mail saja, nggak akan lima menit,” kata Angelius.