Jakarta (Lampost.co) — Presiden terpilih Prabowo Subianto, menghadiri gelar griya (open house) Lebaran di rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Prabowo tiba di rumah Airlangga sekitar pukul 19.50 WIB. Dengan mengenakan batik, Ketum Gerindra itu langsung mendapat sambutan Airlangga.
“Iya habis keliling-keliling,” ujar Prabowo, Kamis, 11 April 2024.
Prabowo mengatakan ia sehat dan baru saja selesai mengunjungi atau bersilaturahmi dengan kerabat. Pada pagi hari, Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga juga menghadiri gelar griya di rumah Airlangga. Begitu pula dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Rekonsiliasi
Pengamat politik Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan suasana Idulfitri ini mesti menjadi momentum para elite partai politik maupun capres dan cawapres di Pilpres 2024 untuk rekonsiliasi nasional.
Usep beralasan berdasarkan dalil-dalil para pemohon dari tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun dari Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu lemah. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain lagi selain melakukan rekonsiliasi sebagai jalan tepat untuk membangun persatuan ke depan.
“Dalil-dalil permohonan ke MK untuk hari ini saya kira tidak begitu kuat dan semua asumsi-asumsi itu, tanpa ada bukti dengan kuat saya melihatnya begitu,” ujar Usep, Kamis, 11 April 2024.
Usep menambahkan rekonsiliasi mulai dengan mengakui kekalahan dan mengakui kemenangan lawan, meskipun tidak menutup kemungkinan dalam rekonsiliasi itu terdapat tawar menawar jabatan, apalagi dari elite parpol yang tidak memiliki tradisi menjadi oposisi.
“Apalagi yang tidak punya tradisi oposisi ya rekonsiliasi mungkin lebih baik kalau posisi tawarnya tinggi atau mahal harganya,” katanya.
Tetapi bagi Usep, rekonsiliasi bukan berarti menarik semua parpol untuk masuk ke pemerintahan, harus ada ruang untuk parpol yang ingin berada di jalur opisisi sebagai mekanisme mewujudkan pemerintahan demokratis.
