Reses Mukhlis Basri Dorong Gedung Pakuon Kerajaan Sekala Bkhak Kepaksian Pernong Bangkit

Lampung Barat (Lampost.co) — Harapan baru bagi kelanjutan pembangunan Gedung Pakuon di Lampung Barat kembali mengemuka setelah kunjungan reses Anggota DPR RI Komisi V, Mukhlis Basri. Proyek yang telah mangkrak selama sekitar delapan tahun itu kini didorong untuk masuk prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Kunjungan Mukhlis Basri bersama perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum disambut Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, didampingi Wakil Bupati Mad Hasnurin, serta jajaran pemerintah daerah di Gedung Dalom Kepaksian Pernong, Selasa, 5 Mei 2026.
Momentum tersebut menjadi tindak lanjut atas usulan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada pemerintah pusat terkait penyelesaian pembangunan Gedung Pakuon Kerajaan Sekala Bkhak Kepaksian Pernong yang hingga kini belum rampung.

Nilai Strategis

Bupati Parosil Mabsus menegaskan proyek tersebut memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak sektor pariwisata daerah.
“Sudah sekitar delapan tahun pembangunan ini terhenti. Kami berharap kunjungan ini membawa perhatian serius dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Parosil, Gedung Pakuon merupakan bagian penting dari warisan budaya masyarakat Lampung Barat. Jika pembangunan dapat diselesaikan, bangunan tersebut diyakini mampu menjadi ikon daerah sekaligus destinasi wisata budaya yang menarik.

“Ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol sejarah dan identitas masyarakat. Ke depan, potensinya besar untuk mendukung pariwisata,” katanya.

Komitmen

Sementara itu, Mukhlis Basri menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung Barat, khususnya terkait proyek-proyek infrastruktur yang terbengkalai.
Ia menilai, pembangunan Gedung Pakuon yang terhenti dalam waktu lama perlu segera mendapat kepastian, baik dari sisi perencanaan maupun penganggaran.

“Saya datang untuk menyerap aspirasi masyarakat. Gedung ini sudah terlalu lama mangkrak dan harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Mukhlis juga membuka peluang agar proyek tersebut dapat diusulkan dalam pembahasan anggaran tahun 2026. Menurutnya, dukungan dari pemerintah pusat menjadi kunci agar pembangunan dapat kembali dilanjutkan.

“Kalau memungkinkan, kita dorong agar bisa masuk dalam anggaran 2026,” katanya.

Usai prosesi penyambutan adat, rombongan langsung meninjau lokasi Gedung Pakuon untuk melihat kondisi fisik bangunan yang hingga kini belum selesai. Dari hasil peninjauan, terlihat sejumlah bagian bangunan membutuhkan perbaikan sebelum pembangunan dilanjutkan.

Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan penyelesaian proyek. Pemerintah daerah berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan dapat kembali berjalan.

Selain aspek budaya, keberadaan Gedung Pakuon juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata diyakini dapat membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, mulai dari sektor kuliner, kerajinan, hingga jasa pariwisata.

Dengan demikian, penyelesaian proyek ini tidak hanya berdampak pada pelestarian budaya, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selama ini, mangkraknya pembangunan Gedung Pakuon menjadi perhatian publik. Selain menyisakan bangunan yang tidak termanfaatkan, kondisi tersebut juga dinilai menghambat pengembangan potensi daerah.
Karena itu, dorongan dari berbagai pihak, termasuk DPR RI, diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan. Kejelasan status proyek dan dukungan anggaran menjadi faktor penting dalam menentukan kelanjutan pembangunan ke depan.

Kini, masyarakat Lampung Barat menaruh harapan besar agar Gedung Pakuon tidak lagi menjadi simbol proyek terbengkalai, melainkan bangunan representatif yang mencerminkan kekayaan budaya sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi daerah.