Kawal Kebijakan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah di Lampung

Bandar Lampung (Lampost.co) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus mengawal kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Hal tersebut merespons Rapat Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 23 April 2026.

“Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen lembaga legislatif daerah dalam mengawal aspirasi masyarakat. Kemudian memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah demi mendorong percepatan pembangunan Provinsi Lampung,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar dalam keterangannya, Jumat, 24 April 2026.

Kemudian ia menyambut baik kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI sebagai momentum penting memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah.

Menurutnya, DPRD Lampung akan terus berperan aktif mengawal setiap kebijakan pembangunan. Upaya ini agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Lampung.

“DPRD Provinsi Lampung siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Sinergi yang kuat antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan Lampung yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

Baca Juga:

Pastikan Program di APBD 2026 Tepat Sasaran

Semakin Solid

Selanjutnya DPRD Provinsi Lampung berharap hubungan koordinasi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPRD semakin solid. Sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.

Ke depan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Upaya ini guna memastikan setiap kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Lampung.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung memaparkan sejumlah program prioritas dan usulan strategis daerah dengan harapan mendapat dukungan pemerintah pusat.

Antara lain pengembangan kawasan industri, peningkatan daya tarik pariwisata daerah, pemberdayaan pelaku UMKM, serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif.

Berbagai isu strategis turut dibahas dalam forum tersebut. Mulai dari tantangan sektor industri, peningkatan investasi, pengembangan destinasi wisata unggulan, dan akses pembiayaan UMKM. Serta penguatan produk lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.