Pencoblosan Ulang di Sejumlah Tempat Digelar Usai Putusan PHPU Legislatif di MK -

Jakarta (Lampost.co): Dalam rentang waktu empat sampai lima bulan setelah Pemilu Legislatif 2024 pada 14 Februari lalu, sejumlah masyarakat Indonesia harus kembali ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan ulang.

Hal itu berdasarkan pada 20 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 yang pembacaan putusannya sejak Kamis (6/6) sampai Senin (10/6).

MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dalam rentang waktu yang beragam. Perinciannya, KPU mesti menggelar 7 PSU dalam rentang 45 hari sejak putusan MK; 11 PSU dalam rentang waktu 30 hari; dan 2 PSU lainnya dalam waktu 21 hari.

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan pencoblosan ulang tersebut tanpa tahapan kampanye. Menurutnya, hal itu sesuai dengan regulasi yang termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dalam Pemilihan Umum.

“Pasal 98 PKPU Nomor 25/2023 berbunyi, dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca-putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada kampanye,” ujar Idham lewat keterangan tertulis kepada Media Indonesia (Grup Lampost.co), Rabu, 12 Juni 2024.

PSU itu berdasarkan perintah MK terselenggara pada hari kerja, hari libur, atau hari yang sengaja liburan. KPU kabupaten/kota juga tetap memberitahukan rencana PSU kepada kepala daerah. Lalu, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan.

“Agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam PSU pasca-putusan MK,” kata Idham.

Setelah MK memberikan rentang waktu pelaksanaan PSU lewat 20 putusan, KPU tetap akan mengeluarkan Keputusan KPU yang berisi jadwal pelaksanaan dan alur PSU.

Rencananya, KPU akan menggelar rapat koordinasi mengenai persiapan tindak lanjut putusan MK terkait PHPU Legislatif 2024. Termasuk rencana menggelar PSU. Rapat itu berlangsung tiga hari. Mulai hari ini sampai Jumat (14/6) di Jakarta.