Bandar Lampung (Lampost.co)— Masyarakat diminta mengawasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Pesawaran pada 24 Mei 2025 agar tidak mengalami masalah seperti Pilkada Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Akademisi Universitas Muhammadiyah Lampung, Candrawansah, menyampaikan imbauan tersebut saat sosialisasi dan simulasi penggunaan aplikasi Jaga Suara 2024 di kampusnya pada 22 Mei 2025. Acara ini diselenggarakan oleh DPD IMM Lampung dan NETGRIT.
Baca juga: KPU Batasi Wartawan Meliput Debat PSU Pilkada Pesawaran
Candrawansah mengingatkan bahwa Pilkada Barito Utara sudah tiga kali digelar. Pertama pada 27 November 2024, lalu PSU pada 22 Maret 2025, dan PSU lanjutan maksimal 90 hari setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi dua pasangan calon karena terbukti melakukan politik uang.
“Jangan sampai Pesawaran bernasib seperti Barito Utara,” kata Candrawansah, yang juga mantan Ketua Bawaslu Bandar Lampung.
Ia menilai PSU di Pesawaran bisa merusak citra demokrasi Lampung. Menurutnya, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas diskualifikasi salah satu calon oleh MK.
“Berapa dana yang sudah habis untuk PSU?” tanyanya.
Mantan Ketua KPU RI, Arief Budiman, menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi Jaga Suara bisa memperkuat pengawasan agar PSU berjalan jujur dan adil. Ia mengajak mahasiswa dan masyarakat Bandar Lampung untuk ikut menginput hasil pemilihan dari TPS ke dalam aplikasi tersebut.
Gerakan Masyarakat Melalui Aplikasi
Jaga Suara merupakan gerakan partisipatif. Warga dapat mengunggah foto dan data hasil suara dari setiap TPS melalui aplikasi di ponsel atau web. Data itu akan masuk ke server dan bisa digunakan sebagai pembanding hasil resmi dari KPU.
“Mari kita kawal bersama-sama,” ajak Arief.
Koordinator Jaga Suara 2024, Hadar Nafis Gumay, juga mengajarkan cara mengunggah foto hasil formulir C plano dari TPS di Pesawaran.
Menurut Hadar, aplikasi ini membantu masyarakat melindungi hasil PSU dari kecurangan. Jika ada yang mencoba mengubah hasil, data dari warga bisa menjadi bukti kuat.
“Waktu pilkada kemarin, KPU lewat Sirekap hanya menampilkan foto, bukan angka hasil suara. Jadi, kita harus benar-benar mengawasi,” ujarnya.
Hadar mengajak warga Pesawaran dan Bandar Lampung ikut berkontribusi.
“Kalau kalian punya saudara di Pesawaran, minta mereka kirimkan foto hasil TPS. Kalian bisa unggah ke aplikasi,” jelasnya.
Ia juga meminta warga segera melapor ke Bawaslu jika menemukan praktik politik uang.
“Jangan sampai PSU gagal lagi karena politik uang, seperti yang terjadi di Barito Utara,” tegasnya.
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
