Bandar Lampung (Lampost.co): Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung merupakan upaya konkret pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan yang layak.
Hal itu Thomas sampaikan saat peluncuran sekaligus peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung di kawasan Kotabaru. Tepatnya, di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Senin, 12 Januari 2026.
Menurutnya, program tersebut untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Secara khusus, desil satu dan desil dua (DSL 1 dan DSL 2), yang selama ini kesulitan melanjutkan pendidikan.
“Peruntukannya memang bagi warga yang benar-benar membutuhkan,” kata Thomas.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat menjadi sarana pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi masyarakat miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Ini merupakan program pemerintah pusat dengan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. Tujuannya memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bisa bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat peluncuran Sekolah Rakyat di 34 Provinsi.
Dalam sambutannya, Saifullah menyampaikan, secara keseluruhan Sekolah Rakyat dapat menampung 15.954 lebih siswa 2.218 guru dan juga 4.889 tenaga kependidikan. Perancangan sekolah rakyat adalah upaya untuk memotong rantai kemiskinan agar orang tua yang miskin anaknya tidak miskin.
“Anak-anak yang masuk sekolah rakyat berasal dari keluarga dengan kondisi yang sangat rentan 60 persen orang tua mereka bekerja sebagai buruh harian lepas dan kuli bangunan,” kata dia secara online.
Penghasilan Tidak Tetap
Mereka umumnya berpenghasilan tidak tetap dan 67 persen berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan, 65 persen memiliki tanggungan keluarga di atas 4 orang 454 siswa sekolah rakyat berasal dari mereka yang tidak atau belum pernah mengenyam bangku pendidikan.
“Kemudian ada 298 siswa yang sebelumnya mengalami putus sekolah atau tidak lulus sekolah,” katanya.
