Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda meminta Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Hal itu karena tak mengajukan izin secara berjenjang untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri.
“Saya mendorong agar Kemendagri memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Agar kemudian ini menjadi pelajaran bagi para kepala daerah yang lain,” kata Rifqinizamy, Senin, 7 April 2025.
Kemudian ia mengatakan bahwa kepala daerah setingkat bupati/wali kota harus mendapatkan izin secara berjenjang untuk melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Dalam hal ini, Lucky Hakim sudah mendapat teguran oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui media sosial.
Sementara menurutnya. Izin tersebut harus terajukan oleh seorang kepala daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik dan tak mengenal kata libur. Hal itu, adalah konsekuensi dari pilihan yang bersangkutan. Apalagi ketika mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan terpilih sebagai kepala daerah.
“Jika ia bupati/wali kota (izin) melalui gubernur dan terakhir Kemendagri. Jika gubernur melalui Mendagri untuk mendapat izin dari Presiden.” kata ketua komisi yang membidangi sektor politik dan pemerintahan dalam negeri.
UU Pemerintah Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sudah mengatur bahwa setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri untuk ke luar negeri.
Terkecuali, bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang memiliki kepentingan mendesak seperti pengobatan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Ayat 2 undang-undang tersebut. Menurutnya, tata cara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. sudah tertuang dalam dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.
“Kemendagri harus panggil yang bersangkutan. Bagi kepala daerah yang melanggar ketentuan undang-undang tentu ada sanksinya,” kata Bahtra.
Sementara itu. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram-nya menegur Bupati Indramayu Lucky Hakim. Karena tak menyampaikan izin perjalanan ke luar negeri. Pada momen libur Lebaran 2025, Lucky liburan ke Jepang. “Selamat berlibur Pak Lucky Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya,” kata Dedi dalam keterangan unggahan Instagram-nya.
