Bandar Lampung (Lampost.co) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengajak daerah untuk mengencangkan kewaspadaan. Saling mengingatkan dan saling menekan potensi terjadinya pelanggaran netralitas kepala desa pada Pilkada Serentak 2024.
“Mari sama-sama kita pastikan seluruh proses pilkada minim pelanggaran dengan mengedepankan pencegahan.,” kata Lolly, Jumat, 8 November 2024.
Kemudian ia mengatakan lembaganya mencatat ada sebanyak 79 temuan dan 129 laporan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Dari angka tersebut, tren dugaan pelanggaran pertama adalah kepala desa ikut serta dalam pelaksanaan kampanye.
Selanjutnya kedua, kepala desa menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Ketiga, kepala desa memberikan dukungan kepada pasangan calon. Dan keempat adalah kepala desa mengarahkan untuk memilih pasangan calon tertentu.
“Lalu, potret (dugaan pelanggaran netralitas kepala desa) provinsi tertinggi hingga hari ini berkenaan dengan laporan dan temuan. Ada di Bawaslu Banten, Sulawesi Tenggara, Lampung, Jawa Timur, dan Jawa Barat,” ujarnya.
Selain itu, Lolly juga menjelaskan rekapitulasi sengketa proses pemilihan dari Bawaslu hingga 30 Oktober 2024. Sebanyak 131 sengketa proses, lalu 83 teregistrasi, 39 tidak dapat teregistrasi. Dan sembilan sengketa tidak dapat diterima.
.
Kemudian dari 83 yang teregistrasi, putusannya menolak seluruhnya 34 perkara, 26 perkara tercapai kesepakatan. Enam perkara gugur, mengabulkan seluruhnya sebanyak dua perkara. Dan mengabulkan sebagian 15 perkara.
“Sebagian besar putusan sengketa yang teregistrasi itu tertolak, meskipun ada yang terkabulkan. Artinya jika sengketanya antar peserta, bisa terselesaikan antar peserta. Begitu sengketanya peserta dengan penyelenggara pemilu (KPU) menunjukkan sebagian besar tertolak. Berarti proses yang berjalan pada KPU sudah ternyatakan sesuai,” jelas Lolly.
Selanjutnya, data penanganan pelanggaran, yaitu 247 temuan dan 1.105 laporan. “Dari proses yang berjalan, sebanyak 339 tertetapkan sebagai pelanggaran. Ada 333 bukan pelanggaran, dan yang masih proses sebanyak 79 perkara,” tambahnya.
Kemudian berdasarkan hasil penanganan pelanggaran tersebut. Tertinggi adalah penanganan pelanggaran lainnya sebanyak 165 perkara. Kode etik penyelenggara pemilu 71 perkara, dugaan pelanggaran administrasi 70 perkara. Dan dugaan pelanggaran pidana 61 perkara.
“Tren hukum lainnya, salah satunya berkenaan kepala desa,” ungkap Lolly.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi. Listyo Sigit Prabowo menyatakan terdapat satu pasangan calon pada 37 daerah. Dan dua pasangan calon pada 202 daerah, empat pasangan calon pada 101 daerah,
“Ada fenomena-fenomena yang harus menjadi perhatian. Pasangan calon hanya satu pada 37 daerah, tolong ini terantisipasi. Lalu, dua pasangan calon pada 202 daerah, ini juga menjadi perhatian kita. Karena pasti situasinya akan panas. Jadi, pengalaman yang ada pada tahun 2020 menjadi evaluasi bagi kita,” katanya.
Kemudian Kapolri juga menyebutkan potensi kerawanan media sosial. Yakni, sebanyak 33 miliar interaksi. Kemudian, 38 persennya positif, 23 persen netral, dan 29 negatif.
“Provinsi dengan sentimen negatif tertinggi, yakni Kalimantan Selatan sembilan persen, Jawa Tengah. Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua Selatan masing-masing delapan persen,” ujarnya.
