Jakarta (Lampost.co): Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat sejumlah saran untuk mengurangi posisi wakil menteri (wamen) dan staf khusus (stafsus) milenial dalam kabinetnya. Posisi tersebut sejauh ini terlihat tak efektif.
“Yang justru perlu pengurangan adalah jabatan wakil menteri dan staf khusus milenial karena terlalu banyak, tidak efektif, dan tidak efisien,” kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Medcom.id (Grup Lampung Post), Jumat, 9 Mei 2024.
Jerry mengatakan penyusunan kabinet yang efektif dan efesien harus menjadi perhatian Prabowo. Sebab, banyak tugas dan janji kampanye yang harus Prabowo selesaikan.
Jerry tak mempermasalahkan jika Prabowo ingin menambah nomenklautur kementerian lembaga. Asal, menteri itu benar-benar berkompeten.
“Penambahan menteri tidak terlalu masalah yang penting ada pengaturan agar sosoknya profesional, orang yang tepat, jujur, dan bukan maling,” ujarnya.
Jerry menyebut penambahan jumlah kementerian menjadi 40 sejauh ini masih realistis. Ia berkaca dari Kabinet Pembangunan VI era Presiden Soeharto yang terdapat 38 kementerian.
“Untuk nomenklatur perlu juga ada revisi dan lembaga-lembaga yang tak produktif dan hanya membuang anggaran negara sebaiknya bekukan saja,” papar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, merespons isu bertambahnya jumlah kementerian menjadi 40 pada era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai dalam konteks kenegaraan penambahan kursi kementerian itu bagus.
“Jadi kita enggak bicara kalau gemuk dalam konteks fisik seorang per orang itu kan tidak sehat. Tapi, dalam konteks negara jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus, negara kita kan negara besar. Tantangan kita besar, target-target kita besar,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
