Bandar Lampung (Lampost.co) — Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, mendorong agar kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Lampung dapat lebih optimal.
Hal tersebut dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) secara progresif dan mencapai tujuan serta proyeksi nilai yang maksimal.
“Semangat kerja Gubernur sudah terlihat jelas, dari pemutihan pajak, menggerakkan BUMD, hingga membuka ruang investasi. Tapi kalau OPD tidak bergerak seirama, hasilnya tentu tidak maksimal. Saatnya dilakukan evaluasi serius,” kata Yozi, Jumat, 23 September 2025.
Baca Juga:
Pemprov Lampung Dorong OPD Optimalkan Pendapatan Daerah
Yozi menyebut, sejumlah kebijakan dari Gubernur seperti alih fungsi lahan dari singkong ke jagung serta upaya menarik investor dengan kemudahan perizinan merupakan langkah tepat.
Namun akselerasi kinerja OPD sangat Pemprov Lampung butuhkan agar kebijakan tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan PAD.
Lebih jauh, Yozi menyoroti sektor tambang non-mineral yang menjadi kewenangan Pemprov Lampung. Menurutnya, potensi tersebut belum pemerintah daerah kelola dengan optimal.
“Masih banyak tambang ilegal yang seharusnya bisa masuk sebagai sumber PAD. Dinas terkait perlu membuka ruang legalisasi dan perizinan yang lebih mudah, sehingga daerah tidak dirugikan,” ujarnya.
Fungsi Pengawasan
Komisi III DPRD, lanjut Yozi, akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor strategis. Ia juga menekankan pentingnya peran media massa dalam memberikan informasi terbuka kepada publik.
“Media bisa menjadi kontrol sosial agar kinerja OPD benar-benar transparan dan terukur. Itu penting untuk mengawal capaian PAD,” kata politisi Demokrat tersebut.
Yozi optimistis target PAD Lampung bisa tercapai. “Asalkan semua elemen birokrasi berjalan searah dengan visi Gubernur. Saya yakin pendapatan daerah Lampung akan meningkat,” harapnya.
