Pemerintah memastikan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak bencana di Sumatra akan memperoleh penghapusan kredit macet. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kegiatan di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada Kamis (4/12).
Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan skema keringanan agar pelaku usaha dapat kembali beraktivitas. Pemerintah menerapkan restrukturisasi kredit hingga penghapusan kewajiban cicilan yang tidak lagi mampu terbayar karena dampak bencana. Kebijakan itu berjalan otomatis lewat regulasi yang pemerintah susun.
Pemerintah juga membuka peluang pemberian santunan tambahan. Kajian bantuan dalam skala besar juga masih berlangsung. “Pemerintah terus memantau kinerja ekonomi di tiga provinsi terdampak untuk melihat potensi penurunan aktivitas usaha,” kata Airlangga.
OJK bergerak cepat dengan melakukan kajian teknis terhadap implementasi kebijakan tersebut. OJK menilai opsi pemberian relaksasi kredit melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan aturan itu memungkinkan bank dan multifinance memberikan perlakuan khusus bagi debitur terdampak.
OJK sedang menuntaskan asesmen data debitur dari tiga daerah terdampak. Ia memastikan industri jasa keuangan wajib mengikuti ketentuan setelah proses kajian selesai. “Penerapan kebijakan akan secara menyeluruh dan tidak parsial agar hasilnya berdampak langsung,” ujarnya
Banjir bandang dan tanah longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir pekan lalu. Cuaca ekstrem memicu meluapnya aliran sungai dan menyebabkan ribuan rumah rusak. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban meninggal dunia terus bertambah hingga mencapai 836 jiwa per Kamis sore.
BNPB merinci korban jiwa di Aceh mencapai 325 orang, di Sumatera Utara sebanyak 311 orang dan di Sumatera Barat tercatat 200 korban tewas. Sementara itu, jumlah korban yang belum ditemukan juga cukup tinggi. Total korban hilang mencapai lebih dari 500 orang di tiga provinsi.
Situasi itu mendorong pemerintah mempercepat upaya pemulihan ekonomi lokal. Pemerintah menilai UMKM harus segera kembali beroperasi untuk mendorong pemulihan pendapatan rumah tangga.
